.webp)
"Dengan segala kerendahan hati dan keterbatasan, saya bisa pastikan bahwa banyak di antara kami yang punya idealisme untuk bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat di daerah terdepan, terluar dan terdalam di bumi khatulistiwa ini," ujar Herman, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2015).
Herman tidak menutup mata adanya lulusan IPDN yang bermental priyayi sehingga perlu dibenahi. Dia mengajak berbagai kalangan mendiskusikan pandangan Ahok tentang pembubaran IPDN ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami siap untuk sharing dengan para sahabat semua," imbuhnya.
Kritikan Ahok ini, lanjutnya, sangat menarik diperbincangkan. Mudah-mudahan dapat menjadi pemicu alumni IPDN untuk terus berprestasi.
Menurutnya, di era demokrasi semua orang bebas berpendapat dalam koridor yang tertib karena Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan.
"Hemat kami, bangsa ini tidak akan pernah ada perbaikan dan kemajuan signifikan apabila pola komunikasi warga bangsa didasarkan pandangan parsial dan emosional," tuturnya.
Tahun ini Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Apakah kita akan memanfaatkan era tersebut dengan menjadi pelaku utama atau menjadi pecundang, semuanya berbalik lagi pada semangat gotong-royong.
Bangsa besar harus dibangun dengan semangat gotong royong dalam bingkai saling menghormati. Bukan oleh spirit untuk saling menegasikan, apalagi melukai.
"Di antara kita tidak ada "Superman", orang hebat yang bisa sendirian mengelola republik. Yang ada adalah "Pak Suparman" petani tomat di Garut yang membutuhkan perlindungan negara karena harga tomat terus melorot, atau "Bang Sulaiman" pedagang asongan yang harus pindah tempat tinggal karena penataan Kampung Pulo dan lain-lain," kata Herman.
Sebelumnya, Ahok mengusulkan pada Presiden Jokowi untuk membubarkan IPDN karena tes masuk di sekolah pamong praja ini tak beres.
(nwy/ndr)
