Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2014, Ini Pemaparan Ahok

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) membacakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 hari ini. Ahok menyebut pihaknya telah merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp 43,82 triliun atau 67,38%.

"Saya akan menjelaskan tentang realisasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 65,04 triliun dan terealisasi sebesar Rp 43,82 triliun atau 67,38%," ujar Ahok saat membacakan pidato Pengantar Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).

Adapun pendapat asli daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 31,27 triliun atau 78,66% dari target Rp 39,75 triliun. Rincian PAD itu terdiri dari penerimaan Pajak Daerah Rp 27,05 triliun atau 83,23% dari target Rp 32,50 triliun, Retribusi Daerah Rp 515,16 miliar atau 29,50% dari target Rp 32,50 triliun serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 465,97 miliar atau 103,81% dari target Rp 448,85 miliar.

Pendapatan Asli Daerah lain-lain Rp 3,24 triliun atau 64,05% dari target Rp 5,06 triliun. Realisasi komponen kedua adalah Pendapatan Transfer Rp 12,16 triliun atau 59,95% dari target Rp 20,28 triliun dan komponen ketiga adalah Pendapatan yang Sah Rp 389,61 miliar atau 7,79% yang berasal dari pendapatan hibah dari target Rp 5 triliun.

Adapun Belanja Daerah yang terdiri dari terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang terealisasi Rp 12,63 triliun atau 73,78% dari jumlah anggaran sebesar Rp 17,12 triliun. Sementara untuk realisasi Belanja Langsung adalah Rp 25,16 triliun atau 54,10% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 46,52 triliun.

Salah satu komponen Belanja Langsung adalah Belanja Modal. Untuk Belanja Peralatan dan Mesin Rp 4,06 triliun atau 53,20% dari total anggaran Rp 7,63 triliun, sementara Belanja Gedung dan Bangunan Rp 2,58 triliun atau 52,33% dari anggaran sebesar Rp 4,94 triliun.

Belanja tersebut digunakan untuk pelaksanaan program unggulan seperti peningkatan kualitas pendidikan (KJP, rehabilitas gedung sekolah dan peningkatan kualitas penduduk), peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (penyediaan dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, akses air bersih dan sarana prasarana kesehatan) serta pengembangan sistem transportasi (revitalisasi Terminal Bus Pinang Ranti, Klender, Rawamangun, pembangunan MRT, flyover Kuningan sisi selatan, Jalan Layang Tendean-Blok M-Ciledug dan akses Terminal Pulogebang).

Selain itu juga uang belanja tersebut digunakan untuk program antisipasi banjir, rob dan genangan melalui pembangunan sarana prasarana pengendali banjir dengan cara pembebasan tanah waduk, pembangunan tanggul pantai, pembangungn rumah pompa dan normalisasi sungai. Terakhir, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman kota melalui pembangunan rusun seperti Rusun Tambora, Pulogebang dan Rusun Cakung Barat serta penataan kampung deret.

Ahok melanjutkan pidato yang dibacakan ke realisasi Pembiayaan Daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan (Silpa) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 7,59 triliun dan penyertaan modal untuk PT Bank DKI, PT Transportasi Jakarta, PT MRT serta PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) sebesar Rp 4,45 triliun.

"Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diperoleh Silpa Tahun 2014 sebesar Rp 9,16 triliun terdiri dari Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp 8,78 triliun dan sisa kas di bendahara pengeluaran yang disetor setelah 31 Desember 2014 sebesar Rp 374,97 miliar," ucapnya.

Untuk neraca daerah yang memuat informasi mengenai posisi aset, utang dan ekuitas dana yang dimiliki Pemprov DKI per 31 Desember 2014. Disampaikan Ahok, untuk aset masih terdapat biaya sebesar Rp 425,35 triliun, utang sebesar Rp 577,59 miliar dan ekuitas dana sebesar Rp 424,77 triliun.

"Dibandingkan dengan 2013, terdapat kenaikan nilai aset sebesar Rp 19,69 triliun. Sementara itu, utang tahun 2014 turun sebesar Rp 509,04 miliar dibandingkan jumlah utang per 31 Desember 2013," sambungnya.

Ahok juga menyampaikan pihaknya tengah berupaya melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui pengintegrasian dengan sistem perbankan dan penerapan e-retribusi, e-budgeting, e-catalog, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), pemberian pelayanan prima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penatausahaan aset daerah melalui inventarisasi aset dan pengembangan e-aset.

Ahok juga meminta agar seluruh SKPD dan Pemprov DKI dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dan melakukan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern Pemprov.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana dan M Taufik, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, seluruh jajaran SKPD serta anggota dewan. Ferrial Sofian selaku Pimpinan Rapat memutuskan bakal membacakan pandangan fraksi terhadap pembacaan pidato hasil pertanggungjawaban anggaran tahun 2014 oleh Ahok pada 15 September mendatang.

"Pandangan umum fraksi akan disampaikan pada rapat paripurna 15 September. Dengan ini sidang kami tutup," kata Ferrial sambil mengetok palu tiga kali. (aws/hri)