.webp)
"Enggak apa-apa. Kalau benar, tangkapin saja. Jaksa sudah ngomong itu," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Sekadar diketahui, proyek pengadaan dan pemasangan perangkap sampah di kali wilayah Jakarta Barat itu menggunakan anggaran tahun 2013. Diduga kerugian yang ditimbulkan berpotensi merugikan negara hingga Rp 12 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan proses pembayaran Dinas Kebersihan terjadi pada saat masa kepemimpinan Saptastri Ediningtyas. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pun berencana memanggil eks Kepala Dinas Kebersihan 2013 Unu Nurdin dan Saptastari untuk dimintai keterangan. Sebab, kedua pejabat tersebut dinilai paling mengetahui dan bertanggungjawab jika untuk setiap kegiatan tahun 2013 dan 2014.
Adapun alasan lolosnya anggaran 'siluman' seperti itu karena belum digunakan sistem e-budgeting. Sehingga pihaknya kesulitan dalam mengontrol ratusan ribu mata anggaran yang ada.
Begitu juga pada tahun 2014 saat Pemprov mulai menyusun anggaran dengan sistem e-budgeting. "Tahun 2014 saja kita masih dikadalin, sampai di ujung (tahun), baru kita masukin. Makanya tahun 2013 saya mulai sadar ada 'permainan' ketika truk sampah hilang. Masih ingat nggak berita truk sampah tiba-tiba hilang?" terangnya.
"Makanya kita paksakan e-budgeting. Kita contek Surabaya dan manggil orang Surabaya untuk datang," sambung Ahok.
Meski demikian, Ahok enggan berspekulasi apalagi menduga ada sangkut pautnya pencopotan Unu Nurdin dari Kadinsih 2013. Sebab itu masih di zaman pemerintahan Jokowi.
Kegiatan proyek pengadaan dan pemasangan perangkap sampah di Kali kawasan Jakarta Barat ini ada di Cengkareng Drain, Kali Mookervart, Kamal, Angke, Sekretaris, Grogol, Pesanggarahan, Sodetan Kali Sekretaris, Cideng dan Angke Grogol. (aws/ahy)
