Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kasus kematian Munir menjadi pelik. Meski demikian pemerintah tetap berkewajiban mengusut tuntas kasus tersebut.
"Persoalan Munir ini memang menjadi perhatian siapapun. Karena kita tahu Munir adalah seorang tokoh HAM, dan saya secara pribadi sangat kenal dan sangat dekat dengan Munir. Memang persoalan ini menjadi sangat pelik, tapi apapun itu kita berkewajiban, kita menolak untuk lupa dalam persoalan seperti ini," ujar Pramono saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Salah satu aksi massa meminta kasus Munir dituntaskan (Grandyos/detikcom) |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kan sekarang sudah ada yang dihukum dalam persoalan ini. Tentunya keinginan pemerintah sekarang ataupun yang sebelumnya sungguh-sungguh mengungkap itu. Tapi kalau kemudian belum terungkap dalang utamanya, tentunya bukan kami yang bertugas untuk mengungkap itu, tentunya penegak hukum," kata Pramono.
Lalu, apakah biss dipastikan di pemerintahan Jokowi ini kasus Munir tidak akan mengambang lagi?
"Yang jelas semua pemerintahan berkewajiban, termasuk pemerintahan ini," jawab Pramono.
"Dan bukan hanya persoalan Munir, tapi juga persoalan lain," tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Pramono sempat bercerita mengenai kedekatannya dengan Munir. Dirinya mengenal Munir sejak masih menjadi aktivis mahasiswa lampau. Bahkan, dua hari sebelum Munir terbang ke Belanda lalu meninggal dalam perjalanan itu, Pramono sempat bertemu.
"Kebetulan pada waktu saya menjadi aktivis mahasiswa, sama-sama. Bahkan dua hari sebelum Munir berangkat ke Belanda pada waktu itu saya bertemu dengan Munir dan Nahlan. Karena kita mengetahui Munir seorang pejuang, dan ketika kita mengetahui itu, orang pertama dengan Pak Taufik memfasilitasi berbagai hal untuk memfasilitasi pemakaman sahabat Munir," kenang Pramono.
(jor/hri)












































Salah satu aksi massa meminta kasus Munir dituntaskan (Grandyos/detikcom)