Parlemen Indonesia Usulkan Soal Buruh Migran Perempuan Masuk Draf WAIPA

Kuala Lumpur - Delegasi parlemen Indonesia mengusulkan persoalan buruh migran perempuan untuk masuk dalam draf  Women Inter Parliamentary Assembly (WAIPA) yang dihelat di Kuala Lumpur Malaysia. Rapat WAIPA merupakan rangkaian acara AIPA ke-36 yang digelar di negari jiran, Malaysia.

Meeting of the Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) yang digelar di Ruang Sarawak Hotel Shangri-la, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (7/9/2015). Parlemen Indonesia diwakili oleh tiga orang delegasi. Ketua Delegasi Parlemen Indonesia, SB Wiryanti Sukamdani dari Komisi X Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Melani Leimena dari Komisi VI Fraksi Partai Demokrat, dan Nihayatul Wafiroh dari Komisi IX Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Tadi kita berdiskusi dengan kawan-kawan yang kebetulan dari negara yang pengirim imigran worker seperti dari Philipin, Kamboja dan beberapa negara lainnya, akhirnya kita sepakat memang kita harus memasukkan persoalan tentang migran worker terhadap resolusi ini. Karena yang di draft resolusi awal, migran worker itu tidak dimasukkan di dalamnya," kata Nihayatul usai rapat WAIPA.

"Kita harus meyakinkan betul bahwa persoalan perempuan ini, bukan hanya perempuan secara umum, tapi  ada permasalahan yang sangat spesifik, yaitu persoalan migran worker," sambungnya.

Selain persoalan buruh migran perempuan, lanjut Nihayatul, delegasi Indonesia juga mengusulkan persoalan guru dan orang tua masuk dalam draft resolusi. Tujuannya, agar negara-negara di Asia lebih memiliki sensitivitas dan responsibilitas yang tinggi terhadap persoalan perempuan.

"Jadi kita juga harus bisa mendidik orang tua dan guru-guru untuk bisa memberikan sensivitas dan responsif yang bagus terhadap kesetaraan gender," ujarnya.

Nihayatul mengatakan, hasil diskusi WAIPA ini akan dimasukkan ke dalam sidang pleno AIPA ke-36 yang diagendakan berlangsung besok untuk diputuskan. Delegasi Indonesia sendiri optimis bahwa usulannya akan diterima.

Sebab sebelum mengajukan usul-usul tersebut, lanjutnya, Indonesia telah melakukan komunikasi dengan negara-negara lain seperti Kamboja, Laos, Philiphin. Tiga negara itu disebutnya telah sepakat dengan usulan memasukkan poin buruh migran migran perempuan tersebut.

"Karena memang kita (Indonesia dan beberapa negara Asean) pada posisi yang sama, we the same State, karena kita pengirim tenaga kerja ke luar negeri, terutama di Malaysia, jadi kita tadi sangat berhati-hati betul dengan usul-usul yang disampaikan negara-negara lain termasuk di persoalan women migran worker ini, karena takutnya nanti itu didelete. Artinya kan kita tadi, persoalan migran worker tadi di setiap resolusi di setiap linennya kita masukkan," pungkasnya.

(idh/erd)