"Kalau dana dari pusat sudah 100 persen sampai ke kabupaten kota. Sekarang dari kabupaten kota ke desa-desa, problemnya ada di kabupaten kota," ujar Marwan sesaat sebelum bertemu Prersiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Marwan mengatakan, berbagai kendala ditemukan terkait lambatnya pendistribusian dana itu ke desa-desa. Salah satunya seperti masalah administrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Termasuk adanya dugaan kesengajaan penyaluran dana desa untuk kepentingan Pilkada. Marwan mengatakan jika terbukti pihaknya akan menindak tegas.
"Dana desa itu jangan dimain-mainkan untuk pilkada, karena itu untuk kesejahteraan desa. Ada yang sengaja menyandera dana itu untuk pilkada. Itu ditemukan merata di daerah yang mau pilkada," kata Marwan.
"Jika terbukti, nanti kita sanksi, bisa kita delay untuk anggaran desa berikutnya, kalau mereka tidak serius untuk mencairkan," tambah Marwan. (jor/hri)











































