Temui Donald Trump, Fadli Bantah Jalan-jalan dan Hamburkan Uang Negara

Jakarta - Pertemuan pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon dengan bakal capres AS dari Partai Republik Donald Trump menuai kontroversi. Tak sedikit yang menyebut kunjungan itu menghamburkan uang negara. Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah.

"Saya menyampaikan rasa kepedulian saya karena memang nilai rupiah semakin terpuruk. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Ada beberapa perusahaan yang tutup. Tapi pejabat kita jalan-jalan keluar negeri dengan menghabiskan anggaran besar. Benar tidaknya, harga tiket lebih dari $14.000. Uang harian lebih dari $500.00 per hari. Dana penginapan lebih dari $1.200-an per malam. Siapapun itu tahu kalau ini melebih-melebihkan dari yang sesungguhnya. Walaupun memang anggarannya demikian, kepada tidak ada rasa solidaritas untuk tidak menghamburkan anggaran di saat ada keprihatinan masyarakat?" kritik tokoh masyarakat Indonesia di New York Imam Shamsi Ali, Minggu (6/9) kemarin.

Fadli Zon menampik tudingan itu. Fadli menjelaskan penganggaran kunjungan degasi DPR RI itu sudah diaudit oleh BPK.

"Ini juga fitnah, jalan-jalan? Soal dana perjalanan standar diaudit oleh BPK. Angka itu dari mana? Saya aja tidak tahu, karena sudah disiapkan tiket dan hotel," kata Fadli, kepada wartawan, Senin (7/9/2015).

Sebenarnya apa yang disampaikan Imam Shamsi sama dengan data yang dipaparkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Delegasi pimpinan DPR berkunjung ke Amerika dari 31 Agustus-12 September 2015, menurut perhitungan FITRA, anggaran yang diperlukan paling tidak Rp 4,6 miliar, itu pun tidak transparan.

Koordinator bidang advokasi FITRA Apung Widadi dalam siaran pers, Jumat (4/9), memaparkan rincian anggaran kunjungan pimpinan DPR itu sebagai berikut:

1. Biaya Pesawat ke AS 14.428 USD satu perjalanan.
2. Uang Harian 527 USD per anggota DPR
3. Hotel @ 1.312,02 USD per malam

"Maka jumlah anggaran untuk 9 orang ke AS selama 12 hari Rp 4.631.428.800 (asumsi paket hemat sesuai aturan PMK). Kami menduga, diperkirakan anggaran lebih besar bisa lebih Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan," kata Apung.

Apung menyimpulkan anggaran biaya perjalanan dinas DPR ke AS tidak transparan dan berpotensi ada mark up karena sistem lumsum. "Hal memboroskan anggaran apalagi saat dolar naik. Ini bentuk pemborosan keuangan negara. Sepulang dari AS, FITRA akan menagih akuntabilitas biaya perjalanan dinas ini," ujar Apung. (van/nrl)