PBB Dukung Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk melindungi hak anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Pernyataan tersebut diucapkan Menteri Yohana dalam sambutannya di hadapan seluruh peserta International Expert Consultation (IEC).

Ada pun IEC tahun ini mengambil tema "Strengthening Communities to Secure Children's Right to Freedom from Violence" yang dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga negara). IEC ini diselenggarakan pada tanggal 3-4 September 2015 di Honefoss, Norwegia, atas kerja sama wakil Khusus Sekjen PBB untuk urusan Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Marta Santos Pais dan organisasi Plan International, serta didukung oleh Kementerian Anak, Kesetaraan dan Integrasi Sosial (AKIS) dan Kementerian Luar Negeri Norwegia.

"Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan sistem perlindungan anak, baik itu dengan menyusun peraturan yang mendukung di tingkat nasional, maupun menyiapkan sistem pelayanan kesejahteraan dan kesehatan. Namun, kerja sama dan kesadaran masyarakat dan komunitas juga merupakan hal tak kalah penting," ujar Menteri Yohana dalam siaran pers dari KBRI Oslo, kepada detikcom, Senin (7/9/2015).

Menteri Yohana berpendapat bahwa forum konsultasi internasional ini merupakan wadah yang bermanfaat untuk menjadi ajang pertukaran informasi dan pengalaman, serta diharapkan bahwa lesson learned juga hasil dari konsultasi ini akan memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan anak dan hak-hak anak, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia.

Selama rangkaian kegiatan di Norwegia, Menteri Yohana didampingi oleh Duta Besar RI untuk Norwegia, Yuwono A. Putranto; Agustina Erni, Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Kemen PPPA; dan Edi Suharto, Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Kesejahteraan Sosial.

Pada kesempatan kunjungan kerja di Norwegia, Menteri Yohana juga melakukan pertemuan dengan Menteri Anak, Kesetaraan dan Integrasi Sosial Norwegia, Solveig Horne dan Wakil Menteri Kai-Morten Terning, untuk membahas peluang kerja sama yang dapat dilakukan oleh kedua negara di bidang perlindungan anak. (rvk/dnu)