Iklan Dukung Kenaikan Harga BBM Disayangkan

Jakarta - Sejumlah aktivis dan akademisi menyayangkan iklan yang isinya mendukung kenaikan harga BBM. Iklan tersebut dinilai telah mengabaikan sejumlah faktor penting dalam pembuatan kebijakan publik. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi UI Andrinof Chaniago dalam konpers di Kafe Venezia, TIM, Jakarta, Sabtu (26/2/2005). Andrinof didampingi antara lain Amir Hussin Daulay dan Indra J Piliang. Ia menyesalkan sekelompok aktivis LSM, profesional, ekonom, politisi, pengusaha dan pejabat yang menyatakan mendukung pengurangan subsidi. Menurut Andrinof, analisis ekonomi yang dijadikan dasar dukungan bisa jadi benar hanya di atas kertas saja. "Tapi secara praktik belum tentu benar untuk kondisi masyarakat Indonesia," ujarnya. Ia mencontohkan bahwa kemiskinan akan berkurang jika ada pengalihan subsidi belum pernah terbukti. Diakui Andrinof, pernah ada evaluasi atas kebijakan serupa tentang pencapaian menurunkan angka kemiskinan. Namun, analisis tesebut jelas mengabaikan faktor sosial, politik dan budaya yang masih belum berubah seperti mental korupsi dan oportunis aparat pemerintah.Dikatakan Adrinof, sebagian isi iklan itu bisa menyesatkan pembuatan kebijakan publik. Harga BBM dianggap tidak rasional memang benar. Namun, dengan meningkatkan harga BBM dan menaikkan subsidi kelompok miskin untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 13,87 persen dari 16,25 persen sama dengan menyederhanakan persoalan sosial, politik, ekonomi Indonesia. "Karena analisis itu tidak memperhitungkan bagaimana kebijakan harus diimplementasikan dan tidak memperhitungkan masyarakat yang berada di garis kemiskinan," katanya. Ia meminta para pendukung iklan itu mencabut dukungannya. "Biarkanlah proses pencerdasan bangsa berjalan secara sehat yakni tidak ditentukan ketenaran, dana berlebih yang dimiliki dan kedekatan dengan pemerintah," jelasnya.Ia mengimbau pemerintah berhati-hati dalam menentukan kebijakan publik terkait harga BBM. "Jangan sampai kenaikan harga BBM justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Pemerintah harus menyadari dan memperhatikan kapasitas kelembagaan birokrasi dan budaya kerja aparat kita," demikian Andrinof. (rif/)