FPKS DKI Kritik Ahok: Ganti Pejabat Tiap Bulan Tak Efektif

Jakarta - Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) merombak kembali jajaran PNS di tubuh Pemprov DKI mendapat kritik dari DPRD DKI. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta agar Ahok tidak terlalu sering melakukan perombakan karena khawatir membuat kinerja SKPD menurun.

"Kami di DPRD khawatir pergantian pejabat yang terlampau sering justru menimbulkan demotivasi yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas," ujar Sani saat berbincang dengan detikcom, Minggu (6/9/2015).

Politisi PKS ini mencontohkan masih banyaknya pekerjaan rumah di Ibu Kota yang harus diatasi Pemprov. Beberapa di antaranya perolehan pajak yang tercapai, pendataan aset belum tuntas, pembangunan kereta ringan atau light rail train (LRT) yang belum jelas serta kawasan Tanah Abang yang kembali macet.

"Maka pergantian pejabat yang terlalu sering tanpa arahan dan support yang jelas terlihat tidak efektif. Apalagi para pejabat DKI mendapat TKD (tunjangan kinerja daerah) yang sangat besar dan fasilitas yang memadai, tapi sepertinya motivasi kinerja aparat pemda tidak ditentukan dari besaran materi gaji dan tunjangan," lanjutnya.

"Tapi lebih pada terpenuhinya rasa keterarahan dan kenyamanan kerja," imbuh pria yang akrab disapa Sani tersebut.

Menurut Sani, pergantian yang terlalu cepat dan dini bisa menciptakan atmosfer kerja yang kurang nyaman. Oleh karenanya dia ingin Pemprov bisa melakukan pertimbangan yang lebih matang sebelum merombak pegawainya, apalagi diketahui perombakan di tubuh Pemprov DKI tahun ini sudah terjadi 4 kali.

"(Terpenuhinya rasa keterarahan dan kenyamanan kerja) Itu yang sepertinya tidak hadir di kalangan aparatur dKI. Jadi mau setiap bulan ganti pejabat tidak akan efektif dan justru kontraproduktif.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI berharap 'cuci gudang' yang dilakukan Ahok kini bisa membuahkan hasil baik. Jika belum baik juga maka Pemprov diminta melakukan evaluasi kinerja.

"Mudah-mudahan ini akan benar-benar menghasilkan kinerja yang baik. Jika pun masih belum, maka perlu lah evaluasi yang mendalam tentang pola terbaik dalam menemukan 'the right man on the right place' agar Jakarta menjadi lebih baik lagi," kata Bestari, Jumat (4/9) lalu.

Seperti diketahui, Ahok pada Jumat 4 September merotasi 327 pejabat eselon II hingga IV di jajaran PNS DKI. Adapun rinciannya, 15 pejabat eselon II, 1 Kanwil Regional (Kanreg) V Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, 96 pejabat eselon III dan 215 pejabat eselon IV.

Ahok mengatakan PNS di bawah kepemimpinannya harus loyal kepada pekerjaan bukan terhadap dia secara personal. (aws/hri)