Novanto-Fadli akan Dilaporkan ke MKD, Pimpinan DPR: Tak Masalah

Jakarta - Beberapa anggota DPR akan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena hadir di jumpa pers kampanye capres AS, Donald Trump. Hal itu tidak dipermasalahkan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Tidak apa-apa. Semua biasa-biasa saja, tidak masalah. Kan ada mekanisme yang atur," kata Taufik saat dihubungi, Sabtu (5/9/2015).

Pertemuan Novanto, Fadli, dan delegasi DPR dengan Trump dilakukan setelah delegasi selesai menghadiri sidang parlemen sedunia ke-4 (Inter-Parliamentary Union-IPU) di New York. Menurut Taufik, hal yang dipersoalkan seharusnya apabila delegasi tidak menjalankan kewajibannya yaitu menghadiri sidang.

"Lebih jadi masalah kalau kunjungan ke Amerika itu tapi tidak datang ke IPU," ucapnya.

Taufik mengungkapkan bahwa agenda spontan bisa saja ada setelah delegasi menyelesaikan agenda utama dalam perjalanan dinas. Agenda spontan itu bisa jadi atas masukan dari diaspora di negara itu.

"Saya yakin sekelas Pak Novanto dan Pak Fadli bisa memilah mana yang dianggap penting untuk kemajuan demokrasi dan mana yang bukan sebagai prioritas. Kalau berkunjung secara spontan ke Donald Trump, tinggal kita cari tahu siapa yang punya ide itu," ucap Waketum PAN ini.

Dia juga meminta semua pihak tidak langsung mencurigai pertemuan Novanto dan Trump. Taufik menegaskan bahwa tidak ada statement dukungan yang diberikan Novanto ke Trump. Bila ada pernyataan bahwa masyarakat Indonesia menyukai triliuner tersebut, itu dianggap sebagai suatu basa-basi.

Beberapa anggota DPR dari F-PDIP dan F-PKB berniat melaporkan Novanto dan Fadli Zon ke MKD pada Senin (7/9) mendatang. Kedua pimpinan DPR itu dinilai sudah melanggar kode etik dan patut disanksi.

"Sanksinya kan banyak, seperti teguran, sampai pemecatan. Tapi kalau itu bentuknya teguran, ini akan jadi kemenangan moral buat kita. Yang paling penting hal ini tidak akan diulang lagi oleh pejabat publik. Ini bisa jadi preseden agar berperilaku lebih bijak. Saya rasa, walaupun dengan sanksi teguran, beliau ini punya rasa malu, meski kita mengharapkan ada sanksi tegas," kata anggota F-PDIP Charles Honoris saat jumpa pers di Warung Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2015).

Mahkamah Kehormatan Dewan sebenarnya sudah bergerak akan menelusuri polemik ini, meski belum ada aduan dari anggota. Kajian itu kemudian akan dibawa ke rapat pimpinan untuk dilihat apakah bisa ditindaklanjuti.

"Kehadiran Novanto dan sebagian anggota DPR di kampanye Trump, sepanjang itu dalam acara protokoler tidak masalah. Kalau tidak masuk di acara protokoler, tentu bermasalah," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2015). (imk/ndr)