"Itu yang memang pak Jokowi, dia jadi lebih kuat, bukan menghadapi KMP tapi kepada mereka yang mendukungnya yang selama ini menyuruh-nyuruhnya. Ya PDIP, Ibu Mega, Surya Paloh dan sebagainya. Kalau dukungan sedikit, dia kurang bisa menghindari yang menyuruh," ujar pengamat politik Prof Salim Said.
Hal tersebut diungkapnya dalam diskusi Perspektif Indonesia bertajuk 'Akhirnya PAN Masuk Barisan' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakpus. Sabtu (5/9/2015). Kehadiran PAN, kata Said, akan buat Jokowi semakin independen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun bergabungnya PAN disebut Said membuka peluang kemungkinan akan dilakukannya reshuffle kabinet. Dalam politik, menurut Salim tak ada yang namanya lillahi ta'ala.
"Pasti ada resuffle. Dalam politik nggak ada itu namanya 'kami tidak menuntut apa-apa. Tidak meminta apa-apa. Tidak minta kursi'. Itu nggak ada. You get what, I get what and how," tuturnya.
"PAN masuk karena ada suatu kecemasan ada agenda. Kalau tidak masuk kabinet akan sulit jalan. Ini bukan soal kumpul-kumpul tapi soal obsesi apa yang mau dilakukan," sambungnya.
Baca Juga: PKB: PAN Bakal Dapat Jatah Satu atau Dua Jabatan di Pemerintahan
Mengenai hal tersebut, menurut Salim seharusnya semua diserahkan kepada Jokowi. Terutama saat menghadapi bagaimana nantinya ada pergolakan dari KIH sendiri yang merasa jatahnya akan dikurangi.
"Ini urusan Jokowi gimana jangan merusak itu tapi mengakomodir PAN yang mewakili salah satu layer di Indonesia. Konstituen PAN bukan hanya Muhammadiyah saat ini, tapi lebih luas yakni sebagai pembawa aspirasi islam. Partai modern," jelas Salim.
Kekuatan politik Jokowi secara nyata dianggap Salim kurang maksimal sehingga bergabungnya PAN ini sangat membantu sebagai dukungan yang akan membuat pemerintah lebih kuat dalam menjalankan program-programnya. Itu terlihat bagaimana kabinet sendiri, menurut Salim, adalah atas campur tangan dan paksaan partai-partai pendukung Jokowi.
"Kalau real politic Jokowi tidak terlalu kuat, dengan masuknya dukungan-dukungan ini akan membuatnya lebih kuat dalam menjalankan agenda-agendanya. Lihat saja kabinet, itu kan paksaan dari partai-partai pendukungnya," ujar Salim.
"Siapa tahu ada lobi-lobi dengan PKS, mungkin Golkar dan PPP yang masih ribut, sudah lama sebenarnya kan. Bagaimana mau urus negara, (PPP dan Golkar) urus diri sendiri aja nggak bisa. Tapi mereka separuh kakinya sudah di Jokowi. Kalau Gerindra agak sulit kecuali pimpinannya diganti which is almost impossible," sambungnya.
Ketua DPP Hanura Erik S Whardana yang juga menjadi pembicara mengatakan Hanura sendiri akan legowo selama itu untuk perbaikan. Hanura sendiri menunggu adanya konsolidasi politik tersebut.
"Concernnya perbaikan politik termasuk dalam kabinet, apakah kabinet ini sudah cukup untuk memperbaiki perekonomian? Kita menunggu konsolidasi politik, termasuk penyempurnaan kabinet. buat Hanura tidak masalah kalau harus menyebabkan adanya resuffle untuk perbaikan ya kita dukung," jelas Erik di lokasi yang sama.
Analogi kabinet sebagai share saham pun diakui Erik pada akhirnya akan dilakukan. Namun menurutnya, seharusnya lebih dipikirkan bagaimana menteri yang harus didepak adalah mereka yang merupakan titipan dari kelompok non politik pendukung Jokowi.
"Kan nggak cuma 5 partai KIH. Kalau masuk saham baru PAN, saham siapa yang akan dikurangi? Ya kan bisa dikurangi dari pemegang saham individual (yang bukan partai). Ada mereka yang mengatasnamakan relawan, TNI/Polri, investor," tukas Erik.
"Saya ingin mengingatkan yang harusnya bisa memiliki saham formal dalam politik partai politik sebagai pembantu kemenangan. Tapi konstitusi kan nggak bisa diabaikan," imbuhnya.
Baca Juga: PAN Gabung Pemerintah, Belum Ada Pembicaraan Kursi Menteri dengan Jokowi
Terlepas dari itu, kehadiran PAN dalam tubuh KIH diapresiasi Erik. Selain bisa berkolaborasi dengan PKB sebagai sesama partai islam, PAN diharapkan bisa menjadi penengah kala komunikas Jokowi dengan KIH tidak baik.
"(Kehadiran PAN) Ini memperkuat keseimbangan, mewakili Indonesia. Tapi komunikasi presiden dengan KIH tidak selamanya baik. Kalau PAN bisa menyelesaikan itu, itu bisa membawa konsolidasi termasuk konsolidasi ekonomi. Termasuk protokoler di istana," tutupnya.
(ear/imk)











































