Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, ada 4 cluster yang diprioritaskan dalam penanggulangan bencana asap ini.
"Pertama cluster pemadaman yang dilakukan oleh TNI, berupa pembuatan hujan buatan dan water bombing dan juga di darat dilakukan upaya pencegahan," ujar Syamsul saat ditemui usai rapat bersama Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).
Kedua, aspek hukum harus ditegakkan dengan tegas. "Cluster hukum ini yang dipimpin oleh Kapolri bersama PPNS dari Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan upaya penegakan hukum," kata Syamsul.
Ketiga, aspek kesehatan. Jokowi segera memerintahkan untuk membuka posko-posko di wilayah yang terdampak kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan.
"Kita tahu sudah ada ISPA. Kementerian Kesehatan sudah diperintahkan untuk mengkoordinasikan di 8 posko (4 di Kalimantan dan 4 di Sumater). Jadi utamanya adalah untuk mengaktivasikan posko tersebut. Posko ini disebut posko bencana asap," kata Syamsul.
Program terakhir yakni sosialisasi. Masyarakat diberikan kesadaran terhadap bahayanya aksi pembakaran lahan dan hutan. Serta dampaknya bagi kesehatan.
(rjo/fdn)











































