Dari Water Bombing hingga Hujan Buatan, Upaya Padamkan Kebakaran Hutan

Jakarta - Kebakaran lahan hutan hingga sekarang masih terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengerahkan 13 helikopter untuk enam provinsi yang intensitas kebakaran hutan masih terus terjadi.

"Ada 13 helikopter untuk water bombing. Tiga berada di Pekanbaru (Provinsi Riau, red), 2 di Jambi, 2 di Pontianak (Kalbar),1 di Banjarmasin (Kalsel), 3 di Palangkaraya (Kalteng). Harapannya adalah dengan operasi water bombing maka tingkat asap yang muncul di enam provinsi itu bisa diminimalisir," Deputi Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto di Gedung Graha BNPB, Jl Pramuka, Kav 38, Jakarta Timur, Jumat (4/9/2015).

Dia menjelaskan upaya pemadaman water bombing akan dilakukan sampai akhir Oktober. Begitupun dengan upaya hujan buatan dengan pesawat Cassa 212 yang lebih kecil untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan.

Namun, untuk hujan buatan tergantung dari kondisi awan. Ada juga operasi udara di Riau dan Jambi menggunakan pesawat fixed wing dan air craft.

"Operasi ini kami jadwalkan sampai dengan akhir Oktober. Dan harapannya sebelum akhir Oktober kekeringan bisa berkurang dan api atau asap bisa terkendali," tuturnya.

Selain itu, untuk operasi pemadaman di darat juga terus ditingkatkan. Salah satunya dengan membuat kanal blocking agar bisa mendukung keberadaan sungai kecil. Pembuatan kanal blocking diperlukan mengingat area lahan yang terbakar merupakan wilayah gambut.

Kemudian, operasi darat ini juga perlu partisipasi bantuan dari masyarakat. Pasalnya, operasi darat merupakan jalur tersulit untuk pemadaman.

"Operasi darat tak terbatas, tidak hanya aktivitas masyarakat maka dengan kanal blocking, diharapkan bisa menutup sungai kecil, air tak kebuang, sehinga lahan gambut bisa lebih basah. Pemadaman hutan itu sangat perlu orang banyak. Makanya peran masyarakat diperlukan," sebutnya.

Tri yakin kebakaran hutan di sejumlah provinsi tersebut bisa diatasi. Menurutnya, status bencana nasional belum diperlukan karena pemerintah daerah dinilai masih bisa mengatasi.

Untuk biaya pemadaman ini sudah disiapkan sekitar Rp 385 miliar.

"(Biaya) mudah-mudahan cukup sampai Akhir Oktober. Saya kira nggak perlu (bencana nasional), ini kan pemerintah daerah masih bisa menangani. Kalau (pemerintah) pusat datang hanya memperkuat, dan tak perlu ditetapkan sebagai nasional," sebutnya. (hat/fdn)