PAN Gabung Pemerintah, Fahri Hamzah Ungkit Komitmen Koalisi Permanen

Jakarta - Manuver politik PAN meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) menuai reaksi elite KMP. Sekretaris KMP Fahri Hamzah menyinggung komitmen parpol-parpol KMP untuk membentuk koalisi permanen.

"Senin 14 Juli 2014, lima hari pasca pencoblosan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, KMP yang bersifat permanen didekalarasikan, dan dihadiri seluruh unsur parpol dalam KMP termasuk Partai Demokrat," kata Fahri Hamzah membacakan rilis berjudul 'Memahami Sikap Politik PAN'.

Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/9/2015). Hadir koordiantor pelaksana KMP Idrus Marham, Sekjen PKS Taufiq Ridho, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Fahri mengatakan, dalam penandatanganan komitmen koalisi permanen itu, PAN turut hadir bersama 4 parpol lainnya. Sementara Demokrat dihadiri oleh Nachrowi Ramli.

"KMP yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pilpres menyatakan sikap politik dan ideologi bahwa KMP akan tetap bergandeng tangan baik menang atau kalah," papar politisi PKS itu.

Kemudian pada Selasa, 22 Juli 2014 atau 8 hari kemudian, KPU menetapkan hasil Pilpres bahwa pasangan Prabowo-Hatta kalah. KMP lalu menempuh jalur gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada Kamis, 21 Agustus atau satu bulan kemudian MK membacakan keputusan atas gugatan Pemilu Presiden bahwa keputusan KPU yang menetapkan pasangan Jokowi-JK berkekuatan hukum tetap. Saat itu KMP mendukung keputusan MK.

Sejarah berlanjut saat 1 Oktober anggota legislatif dilantik. Lalu KMP berhasil menempatkan orang-orang terbaiknya di pimpinan DPR dan MPR, termasuk Ketua MPR Zulkifli Hasan saat itu lewat drama KIH vs KMP.

"Hingga hari ini sudah 1 tahun 3 bulan perjalanan KMP mengisi dinamika politik Indonesia dari pusat dan daerah. Dalam perjalanan, rintangan datang tiada henti. Masalah datang bertubi-tubi mengusik keheningan masing-masing parpol," ujarnya.

Namun masalah itu justru membuat KMP semakin solid dan kuat karena segala sesuatunya dibicarakan dan diputuskan bersama. KMP menegaskan bahwa tetap berada di luar pemerintah menjadi penyeimbang.

"Tidak ada sikap politik yang tidak dikomunikasikan bersama dalam kondisi sesulit apapun, tidak ada masalah yang tidak dikomunikasikan. Masalah strategis kebangsaan selalu dibahas dalam pleno presidium KMP," ucapnya menyinggung PAN yang tak 'pamit' ke KMP.

Terkait sikap PAN yang menyatakan bergabung dengan pemerintah Jokowi-JK, Fahri menjelaskan sikap KMP, yaitu:

1. Bahwa hingga hari ini PAN belum menyampaikan sikap politik dimaksud dalam rapat pleno presidium KMP.
2. KMP akan selalu menghormati sikap politik PAN sebagai entitas yang independen dalam menentukan sikap politik.
3. Terkait atas komitmen yang dibangun dengan kesadaran bersama, kami akan minta kejelasan dan penjelasan dari PAN dalam pertemuan yang dilakukan beberapa saat yang akan datang. (bal/tor)