Rapat dengan Menkum HAM, Komisi III Kritik Pemerintah Soal Pekerja China

Rapat dengan Menkum HAM, Komisi III Kritik Pemerintah Soal Pekerja China

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 03 Sep 2015 14:05 WIB
Rapat dengan Menkum HAM, Komisi III Kritik Pemerintah Soal Pekerja China
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Komisi III DPR mengadakan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mereka membahas soal keberadaan warga negara asing di Indonesia, khususnya soal pekerja dari China.

Rapat yang membahas pengawasan orang asing ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015). Sejumlah pertanyaan soal tenaga kerja asal China ditujukan untuk Menkum HAM beserta jajaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyertai sang menteri.

Anggota Fraksi PAN, Muslim Ayub, menyatakan pekerja dari China sudah merambah pekerjaan yang berlevel bawah. Seharusnya pekerjaan-pekerjaan seperti itu diperuntukkan bagi warga negara Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Migrasi pekerja China terjadi setelah Presiden Jokowi berpidato pada forum APEC 2014, China langsung bekerja sama dengan rencana investasi besar-besaran. Akibatnya Indonesia kebanjiran warga negara asing," tuturnya.

Menurut Keputusan Menakertrans Nomor 247 Tahun 2011, dia mengemukakan tenaga kerja asing hanya boleh mengisi jabatan yang memerlukan keahlian tertentu. Maka pekerjaan yang tak memerlukan keahlian khusus harus dijaga dari pekerja asing. Jumlah pekerja asing harus dibatasi, karena bisa menimbulkan masalah sosial, kriminal hingga budaya.

Anggota Fraksi Golkar John Kennedy Aziz menyatakan PLTU di Bali mempunyai pekerja yang didominasi orang China, bahkan sampai level office boy dan penerima tamu.

"Bagaimana pengawasan pemerintah?" tanyanya kepada Yasonna.

Anggota Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan arus pekerja Tiongkok sudah merasuk ke berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor pariwisata, agen travel dari China sudah ada di Indonesia. Akibatnya, pemandu turis asal China malah berkonflik dengan pemandu turis dari negeri sendiri.

Pabrik semen di Banten juga mempekerjakan banyak pekerja kasar asal Tiongkok.

"Kita tidak boleh anti asing. Tetapi orang asing juga tidak boleh seenaknya juga di Indonesia. Kalau lapangan pekerjaan didominasi pekerja asing, ini bisa melukai rasa keadilan rakyat Indonesia," ujar anggota Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Dari PDIP, Ahmad Basarah menyatakan kapitalisme asing sudah menguasai Indonesia. Kini, Indonesia sudah tak punya lagi kebanggan karena menjadi bangsa kuli. Bahkan permasalahan semakin berat ketika angka pengangguran masih cukup banyak, namun pekerja asing juga tambah banyak.

"Kita tidak ingin lepas dari kapitalisme Barat, masuk ke kapitalisme Asia. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut naga," ujar Basarah. (dnu/tor)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads