Suara Sumbang KMP Dengar PAN Merapat ke Pemerintah

Suara Sumbang KMP Dengar PAN Merapat ke Pemerintah

Niken Widya Yunita - detikNews
Kamis, 03 Sep 2015 12:00 WIB
Suara Sumbang KMP Dengar PAN Merapat ke Pemerintah
PAN di Sisi Jokowi (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta - Merapatnya PAN ke pemerintah mendapat reaksi keras anggota-anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Wajar mereka berkomentar miring, sebab situasi ini membuat posisi KMP rapuh dan 'koalisi permanen' menjadi nostalgia.

Berikut suara-suara kubu KMP, seperti dirangkum Kamis (3/9/2015):

1. PPP Djan: Zulkifli Hasan Bisa Jadi Ketua MPR karena KMP

Foto: elvan dany sutrisno
Sekjen PPP Kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah, menyinggung soal kemenangan Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR atas dorongan KMP.

"Perlu diingat, Pak Zul bisa menjadi ketua MPR karena KMP," ucap Dimyati, Rabu (2/9/2015).

Dimyati menyebut, memang tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis antara parpol yang tergabung di KMP (Gerindra, PKS, PAN, Golkar, PPP sebagian) untuk tetap berada di KMP, karenanya dia tak mempersoalkan perubahan sikap PAN yang 'loncat' dari KMP.

"Semua karena keikhlasan, yang penting untuk rakyat dan masyarakat," ucap mantan pimpinan MPR periode setahun terakhir itu.

2. Ical: Di Luar Pemerintah Juga Dukung pemerintah

Foto: Danu Damarjati
Pimpinan Partai Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical), mengatakan sah-sah saja dengan bergabungnya PAN di pemerintah. Namun dia mengatakan, berada di luar pemerintah tidak salah.

"Ada yang mengatakan memberikan dukungan dengan berada di dalam pemerintah, dan ada yang di luar pemerintah," kata Ical usai menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 Kompas di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2015) malam.

Menurut Ical, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pindahnya PAN dari KMP ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bagi Ical, yang terpenting adalah bagaimana mendukung kebijakan yang baik dan mengkritisi yang dinilai buruk.

"Tidak ada masalah. Ini kan suatu cara saja, yang satu caranya mengatakan lebih baik ada dalam pemerintahan, yang satu lagi berada di luar pemerintahan. Tapi kedua-duanya mendukung kebijakan-kebijakan yang baik, mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak baik," tutur Menko Perekonomian di era Presiden SBY itu.

"Seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang juga bisa memberikan koreksi kebijakan bila sahabatnya salah. Karena itulah maka KMP mengatakan bahwa berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sulit ini," jelas Ical.

3. Nggak Beretika, 'Kopilotnya' Loncat

Foto: dok detikcom
PKS melalui Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq kurang simpatik dengan sikap PAN yang loncat ke KIH tanpa pamit ke KMP. Menurutnya, sikap PAN tidak beretika.

"Menurut saya etika politiknya harus disampaikan dalam forum koalisi, karena selama ini semua urusan perkara koalisi selalu dibicarakan bersama-sama," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Mahfudz mengatakan, saat Presiden akan mengumumkan reshuffle, parpol anggota KMP berkumpul untuk menegaskan sikap koalisinya. Dalam pertemuan itu, Prabowo meyakinkan bahwa KMP tetap di luar Pemerintah dan PAN mengamini.

"Pak Prabowo sudah beri pernyataan bahwa KMP tetap di luar pemerintah dan diamini semua anggota KMP," ujarnya.

Mahfudz lalu mengingatkan bahwa KMP terbentuk sejak koalisi dalam Pilpres 2014 yang mendukung Prabowo (Gerindra) dan Hatta (PAN) sebagai pasangan capres cawapres. Sejak saat itu 5 parpol itu mendeklarasikan sebagai KMP.

"Kalau saya ibaratkan KMP seperti pesawat, pilotnya Gerindra kopilotnya PAN. Lucu saja pesawat lagi anteng kok tiba-tiba kopilotnya loncat," sindir pimpinan Komisi I DPR itu.

"PAN perlu menjelaskan ke KMP maksudnya apa (deklarasi mendukung pemerintah itu -red)," imbuhnya.

4. KMP Tak Khawatir

Foto: Danu Damarjati
Fadli Zon yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat sudah berkomunikasi dengan elite KMP lainnya. Dia membenarkan bahwa PAN memang belum pamit secara resmi ke koalisi Prabowo-Hatta itu, namun KMP tak khawatir.

"Belum konsultasi, tapi akan. Kita tidak ada masalah, kita tetap akan berjalan. Tidak ada masalah, kita tidak khawatir," ucapnya.

Meski begitu, Fadli meluruskan bahwa KMP selama ini tidak pernah menyimpang dari kepentingan nasional. Meski bukan partai pendukung pemerintah, KMP selalu mendukung Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan nasional.

"Pak Amien Rais (pendiri PAN) yang selalu katakan KMP adalah benteng keselamatan Indonesia, beliau selalu paling depan bicara itu," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Fadli menuturkan bahwa ada anggapan semakin banyak partai politik bergabung maka pemerintah merasa makin didukung. Menurutnya, anggapan tersebut menjadikan parpol sebagai sumber permasalahan saat ini.

"Keadaan saat ini tidak ada hubungannya dengan koalisi. Kondisi ini karena pemerintah tidak becus konsolidasi internal. Bukan karena KMP atau KIH tapi karena pemerintah sendiri yang tidak mampu konsolidasi," ungkapnya.
Halaman 2 dari 5
(nwy/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads