Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik Bisa Kurangi Ijazah Palsu

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjadi percontohan pendataan ulang PNS dengan sistem elektronik. Sistem ini akan meminimalisir ijazah palsu dari PNS.

"Sekarang berdasarkan amanat UU harus tulis S1-nya apa sih dari mana, universitasnya, tahun berapa lulus. Itu harus lengkap sehingga kita tahu," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (2/9/2015).

"Pertama kita tahu kompetensinya, kedua bisa men-trace ijazahnya ini benar apa nggak sih?," sambungnya.

Dengan pendataan ulang ini, proses pembaruan data riwayat seseorang juga dipercaya tak butuh waktu yang lama. PNS bersangkutan tinggal mengisi sendiri data miliknya melalui gadget smartphone, laptop atau bahkan komputer.

Dengan tercantumnya seluruh riwayat pendidikan dan pekerjaan secara detail, Bima menyebut masalah ijazah palsu bisa dihentikan.

Buat Ahok sendiri, data ini ingin disambungkan dengan aplikasi smartcity buatan Pemprov DKI. Hal ini agar masyarakat bisa memantau seluruh PNS yang terdaftar.

"Jadi yang tahu bukan cuma BKD dan BKN tapi teman-temannya juga tahu," pungkas Bima. (mnb/imk)