Luhut menuturkan dalam situasi ekonomi yang sulit ini semua jajaran pemerintahaan harus fokus dan tidak membuat kegaduhan. Salah satunya penegak hukum, Luhut meminta agar bekerja tanpa menimbulkan kegaduhan.
"Penegak hukum tidak boleh gaduh. Bukan berarti tidak boleh memberantas korupsi, tangkap silakan, tapi nggak perlu gaduh, bisa diambil, tidak usah pakai wartawan. Nggak perlu gaduh," kata Luhut dalam acara silaturahim dengan pemimpin redaksi media di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (2/9/2015) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama pemerintah menjaga agar tidak muncul kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan instabilitas perekonomian, serta akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga situasi," kata Luhut.
Yang kedua, pemerintah terus melakukan langkah-langkah monitoring dan preventif terhadap setiap kelompok-kelompok ekstrimis yang ada di Indonesia saat ini dan memastikan kondisi tetap aman.
"Ketiga, pemerintah telah membentuk gugus tugas di bidang hukum untuk membantu para pejabat direksi BUMN untuk melakukan percepatan anggaran dalam koridor hukum yang berlaku," katanya.
Dalam forum ini Luhut menuturkan Presiden Jokowi akan mengambil tindakan tegas jika ada pejabat yang bekerja tidak sesuai aturan dan membuat kegaduhan di kondisi ekonomi yang sulit. Sayang luhut enggan bicara siapa pejabat yang dimaksud.
"Jangan kaget kalau ada pejabat dicopot," kata Luhut.
Lalu siapa pejabat yang akan dicopot Jokowi dalam waktu dekat?
(van/nrl)











































