Alun-alun Demokrasi DPR Dirancang Bisa Tampung 10.000 Demonstran

Jakarta - Salah satu proyek yang digagas DPR untuk menuju parlemen modern adalah alun-alun demokrasi. Arena yang ditujukan untuk mengakomodasi demonstrasi itu dirancang untuk menampung pengunjuk rasa dalam jumlah besar.

"Mampu memuat 10.000 demonstras dan 100 bus, terbuka, tidak mengganggu lalu lintas, tersedia panggung oraasi, tidak mengganggu kerja anggota DPR, dan aman," tulis Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dalam laporan rancangan renstra 2015-2019 seperti dikutip pada Selasa (1/9/2015).

Pertimbangan tersebut menjadi dasar pemilihan lokasi alun-alun demokrasi. Pemilihan tempat juga mempertimbangkan adanya latar belakang ikon gedung DPR RI.

"Kompleks gedung DPR RI perlu mengakomodasi kebutuhan akan tersedianya fasilitas bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya secara langsung tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebih seperti kemacetan dan kerusuhan," papar laporan tersebut.

Pada bulan Mei 2015 lalu, alun-alun demokrasi telah diresmikan oleh pimpinan DPR. Alun-alun itu akan memanfaatkan lahan lapangan futsal dan basket di kompleks parlemen.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi sebelumnya mengungkapkan bahwa arena alun-alun demokrasi akan ditambah lahan kosong di sekitarnya. Dengan demikian, nantinya ada 20 hektare lahan.

Saat ini memang alun-alun itu belum dapat digunakan karena masih terdapat sekat-sekat. Hanya ada papan yang bisa diisi aspirasi para tamu DPR.

Tujuh proyek DPR yang sebelumnya disampaikan adalah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit menyebutkan bahwa 7 proyek ini akan menelan biaya Rp 2,7 triliun.




(imk/fdn)