BURT DPR: Pembangunan Kawasan Parlemen Mendesak untuk Dilakukan

Jakarta - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR melaporkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) DPR 2015-2019, termasuk arah kebijakan serta strategi dari DPR. Di dalamnya, termuat pula grand design penataan kawasan parlemen.

Dalam laporan Rancangan Renstra DPR yang dibagikan saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015), dikatakan bahwa sarana dan prasarana DPR saat ini dianggap sudah tidak menampung kebutuhan. Saat ini, selain pemugaran dan pemeliharaan secara berkala, sudah ada pula perencanaan dan penataan kawasan serta gedung DPR. Perencanaan itu dianggap mendesak untuk diselesaikan sebelum 2019.

"Oleh sebab itu, arah kebijakan dalam Renstra DPR RI 2015-2019 adalah perencanaan pembangunan kawasan parlemen dan gedung DPR RI dan perencanaan itu menjadi kepentingan yang mendesak untuk dilakukan," tulis laporan tersebut.

Perencanaan itu menjadi prioritas hingga tahun 2019. BURT pun akan senantiasa mengatasi konstruksinya.

"Renstra DPR RI 2015-2019 memprioritaskan pengevaluasian terhadap rencana dan rancangan yang telah disiapkan sekaligus melakukan persiapan untuk mengawali konstruksinya," tulis laporan tersebut.

Grand design yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019 itu disebut akan mampu menjawab beberapa kaidah pembangunan kawasan parlemen. Yang dimaksud adalah memiliki nilai  (value), pola, jenis bangunan, fungsional, lingkungan, sejarah (cagar budaya), estetika, keamanan, teknologi, simbol negara, dinamika politik, jenis kegiatan, dan tahapan kegiatan.

Laporan tersebut tidak dibacakan seluruhnya oleh Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusumah dalam rapat paripurna. Dia hanya menyampaikan singkat tentang visi dan misi renstra 2015-2019 serta konsep parlemen modern.

Dimyati mengungkapkan bahwa konsep parlemen modern punya tiga indikator utama yakni, transparansi publik, teknologi informasi, serta penguatan peran representasi lembaga DPR. Hal itu menjadi fokus dari DPR.

"Ketiga indikator ini tentunya akan menjadi perhatian dan concern kita ke depan untuk memperkuat lembaga DPR sebagaimana yang telah kita dengar dalam pidato ketua dpr dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu yang mencanangkan perlunya lembaga parlemen modern," ucap Dimyati.

Tujuh proyek DPR yang sebelumnya disampaikan adalah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Dalam laporan renstra BURT ini, tidak semua proyek dirinci.

Laporan ini juga tidak merinci anggaran dari penataan kawasan parlemen ini. Namun, sebelumnya Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyebut bahwa proyek ini akan menghabiskan anggaran Rp 2,7 triliun.

(imk/tor)