Warga Bidara Cina Mengadu Soal Relokasi, DPR Minta Sertifikat Tanah

Jakarta - Komisi II DPR hari ini menggelar audiensi dengan sejumlah warga Bidara Cina, Jakarta Timur. Dalam audiensi itu, warga yang berasal dari RW 04 Bidara Cina ingin Komisi II memediasi dan melakukan pengawasan dalam rencana relokasi untuk proyek pembangunan sodetan Ciliwung.

"Yang diharapkan sih kami meminta Komisi II melakukan fungsi pengawasan, proses apa pembangunan sodetan, karena kami menemukan permasalahan yang dilakukan Kementerian PU dan Pemprov DKI. Kira-kira begitu," kata perwakilan warga RW 04 Astriyani usai audiensi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Astri menjelaskan persoalan ganti rugi yang belum tuntas dinilai merugikan warga. Ia heran dengan Pemprov DKI yang menggunakan Satpol PP sampai TNI untuk melakukan relokasi demi pembangunan sodetan.

"Kami merasa ganti rugi banyak yang bermasalah, termasuk penggunaan organ negara seperti Satpol PP, TNI, di kasus ini.
Selain pengawasan, (Komisi II) juga memediasi, bukan hanya di Bidakara, bukan hanya data, pengawasan dan pengaduan, tapi juga administrasi," tuturnya.

Kemudian, dia mengingatkan warga sebenarnya tak menolak program pembangunan sodetan. Namun, yang harus diperhatikan adalah keinginan warga agar diperhatikan pasca relokasi.

Terkait tudingan warga menduduki tanah negara, Astri menepisnya dan siap memberikan data.

"Kalau proyek kami tak menolak sama sekali, yang kami tidak bisa terima kalau kami direlokasi tanpa diperhatikan. Setelah pertemuan dengan Ahok, kami dianggap menduduki tanah negara. Padahal itu tak benar, dan kami bisa buktikan. Dia (Ahok) mengancam hanya diberikan rusun. Dan itu belum bisa kami terima," ujarnya.

Salah satu yang disinggung Astri terkait cara Pemprov yang ingin segera merelokasi namun tak memikirkan jangka panjang nasib warga.

Adapun Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari warga Bidara Cina tersebut. Namun, menurut dia, pihak warga perlu melengkapi dengan data-data seperti bukti kepemilikan sertifikat tanah dan lainnya.

"Kita minta data data kepemilikan, apa dia menempati asal saja? kami kan enggak tahu. Perlu ada keterangan kepemilikan. Intinya, Komisi II mendukung lah persoalan rakyat. Terkait pembangunan, hukum harus ditegakan dan bisa adil," ujarnya.

Selain Rambe, pimpinan Komisi II DPR yang ikut audiensi dengan warga RW 04 Bidakara Cina ini adalah Wahidin dan Ahmad Riza Patria. Audiensi berlangsung sekitar 1 jam 10 menit.

(hty/tor)