.webp)
"Ini soal renstra kita 2015-2019 selama 4 tahun ke depan jadi nanti pimpinan yang baru kita sudah mempersiapkan sejak dini. Kalau renstra itu kan rencana jangka menengah, KPK kan sudah ada 2011-2015 berikutnya yang 2015-2019 tentu kita harus sinergikan dengan stranas (strategi nasional). Pakar ya tentu kita undang yang berpengalaman di lembaga publik yang di mana-mana," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2015).
Kuntoro yang diundang untuk memberikan beberapa saran telah menyampaikan beberapa hal. Salah satunya, bahwa KPK harus bisa menentukan sikap dan mengambil posisi di antara Polri dan Kejagung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira positioning KPK ini yang paling kokoh. Jadi begini ada dua lembaga lain yang mempunyai fungsi yang sama bahkan mempunyai jaringan lebih luas lagi dari KPK oleh karena itu KPK perlu memetakan dirinya dalam posisi yang lebih tepat sedemikian sehingga tidak mudah untuk ditarik ke wilayah yang friksi dengan yang lain-lain. Saya kira ini yang paling pokok," imbuhnya.
Selain itu, mantan Menteri Pertambangan dan Energi era Presiden Soeharto ini juga menyoroti isu pembentukan KPK di daerah. Menurutnya, KPK harus hati-hati dengan rencana ini.
"Itu tadi bagian yang saya kemukakan juga supaya lebih hati-hati sebelum kita memutuskan untuk membuat perwakilan di daerah karena KPK harus mempunyai sistem nilai yang kukuh sekali dan biasanya begitu dibangun perwakilan atau cabang di daerah ini maka penegakkan nilai-nilai ini merupakan tantangan yang paling berat. Saya kira ini yang paling perlu diperhatikan KPK," tegas Kuntoro. (kha/spt)
