Jelang Pilkada Serentak, Bawaslu: Sulteng dan Jabar Rawan Politik Uang

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjelang pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Dalam IKP tersebut, Sulawesi Tengah menjadi daerah paling rawan terhadap terjadinya politik uang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Analisis dan Teknis Pengawasan Bawaslu Faisal Rahman dalam diskusi di Hotel Santika, Jakarta, Selasa (1/9/2015). Faisal menjelaskan, salah satu indikator terjadinya politik uang dalam pilkada yaitu seberapa banyak jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

"Faktor banyaknya jumlah penduduk miskin suatu daerah menjadi salah satu hal yang dilihat dalam memetakan potensi kerawanan pemilih yang bisa jadi target politik uang," terang Faisal.

Jawa Barat berada di posisi kedua daerah rawan politik uang pada pelaksanaan pilkada serentak mendatang. Faktor lain yang menjadi indikatornya adalah seberapa dekat figur calon dengan pemilihnya.

"Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Saat pilkada, kedekatan figur calon kepala daerah yang berdekatan dengan pemilih langsung," jelas Faisal.

Sementara itu dari segi profesionalitas penyelenggara pemilu, Maluku menjadi daerah yang paling rawan terjadi ketidakprofesionalan. Disusul oleh NTT dan Sulawesi Utara di posisi kedua.

Ada lima aspek yang menjadi dasar penilaian Bawaslu dalam membuat IKP ini. Selain politik uang dan profesionalitas penyelenggara, tiga aspek lainnya yaitu akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan daerah.

"Ada beberapa catatan akhir yang bisa dijadikan pegangan dalam memetakan kerawanan. Pertama, variasi anggaran dapat membuat persiapan awal agak 'gaduh'," tutur Faisal.

"Diperbolehkannya pemberian ke pemilih dengan maksimal Rp 25 ribu menjadi pemicu terjadinya politik uang dengan modus lain," lanjutnya.

(rna/erd)