DPP PAN dan PD Laporkan Sengketa Pilkada Surabaya ke Bawaslu RI

Jakarta - Keputusan KPU Kota Surabaya yang menggugurkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Rasiyo- Dhimam Abror menuai perhatian serius dua partai pengusungnya yaitu PAN dan Demokrat. Kedua DPP partai pengusung itu turun langsung melaporkan masalah itu ke Bawaslu RI.

Adalah Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan dan ketua DPP PAN Aziz Subekti, didampingi pengurus partai tingkat Kota Surabaya yang menemui ketua Bawaslu RI Muhammad di kantor Bawaslu Jl MH Thamrin, Jakpus, Selasa (1/9/2015).

Mereka menggelar pertemuan sekitar 1 jam melaporkan keputusan KPU yang menyatakan pasangan pesaing Risma-Wisnu itu karena tidak memenuhi syarat lantaran tak memenuhi surat soal pajak dan rekomendasi DPP.

"Kami sampaikan persoalan tentang keputusan KPUD Surabaya karena (Rasiyo-Dhimam Abror) masuk kategori tidak memenuhi syarat, yaitu soal surat keterangan bebas pajak dan rekomendasi DPP," kata Hinca Panjaitan usai pertemuan.

Hinca menuturkan dalam pertemuan itu ketua Bawaslu memberi perhatian agar Pilkada di Kota Surabaya dapat berlangsung pada tahun 2015. Namun, mempersilakan PAN dan Demokrat membuat laporan resmi ke panwaslu Kota Surabaya.

"Poin yang kami sepakati PAN dan Demokrat mendaftarkan sengketa ke Panwaslu Kota Surabaya atas keputusan KPU Kota Surabaya tentang penguguran calon yang kami usung," ujarnya.

Dengan dilaporkan ke Panwaslu Surabaya, maka kasus ini bergulir dan akan disidangkan menjadi sengketa Pilkada di Panwaslu. Keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat bagi KPU untuk ditindaklanjuti.

Setelah menemui Bawaslu RI, PAN dan Demokrat juga akan menemui KPU RI untuk melaporkan masalah yang sama.

(bal/erd)