Brigjen Basaria, Wanita Pertama Capim KPK yang Lolos ke DPR

Jakarta - Brigjen Pol Basaria Panjaitan lolos menjadi 8 calon pimpinan KPK yang akan diuji DPR. Polisi berpengalaman di bidang reserse ini pernah berjanji tak akan gentar menindak polisi yang terseret korupsi.

Saat ini Basaria masih aktif sebagai Widyaiswara Madya Sespimti Polri Lemdikpol. Namun, meski sekarang di lembaga pendidikan Polri, Basaria punya banyak pengalaman di reserse.

Basaria masuk Sekolah Calon Perwira (Sepa) Polri di Sukabumi dan ditempa di sana. Lulus sebagai polwan berpangkat Ipda, Basaria langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali.

Kemudian, perempuan kelahiran Sumatera Utara, 20 Desember 1957, ini malang melintang di berbagai pos penugasan, di antaranya menjadi Kepala Biro Logistik Polri, Kasatnarkoba di Polda NTT dan menjadi Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Dari Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim.

Posisinya sebagai polisi aktif menarik perhatian panitia seleksi dalam wawancara Senin (24/8) lalu. Terlebih dia sudah berkarier di kepolisian selama 30 tahun. Independensi Basaria pun sempat dipertanyakan.

"Bagaimana jika nanti yang Ibu hadapi adalah senior yang pernah berjasa menaikkan pangkat Ibu?" tanya anggota pansel Betty Alisjahbana dalam wawancara tahap akhir capim KPK di gedung Setneg, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (24/8) lalu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Basaria menegaskan dirinya akan tetap independen. Basaria bertekad menegakkan peraturan yang ada dan melaksanakan amanah sebaik mungkin.

"Ibu percaya sama saya. Di polisi, yang menaikkan pangkat tidak perorangan. Saya tidak tahu siapa yang naikkan pangkat saya, tahu-tahu TR turun," jawabnya.

Anggota pansel lainnya, Harkristuti Harkrisnowo juga menanyakan hal serupa. Lagi-lagi, Basaria menegaskan untuk tetap independen. Untuk meyakinkan pansel, ia menceritakan pengalaman independensinya tersebut selama bekerja di kepolisian.

"Lebih bagus saya dimarahi pimpinan kalau diperintahkan melakukan hal yang tidak sesuai. Itu yang saya yakini. Saya digaji pemerintah, untuk apa saya melakukan yang tidak seharusnya saya lakukan," tegasnya.

Soal visinya di KPK, Basaria ingin lembaga superbodi itu mengambil posisi supervisi. Basaria ingin KPK bertindak sebagai koordinator penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

"KPK tidak boleh memonopoli tindak pidana korupsi. Sebagai trigger mechanism berikan saja penyelidikan pada polisi dan jaksa, tinggal bagaimana KPK mengkoordinir penyelidikannya," kata Basaria dalam wawancara seleksi capim KPK di Gedung Setneg, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).

Basaria menegaskan, sebagai trigger mechanism, KPK harus mendorong kinerja kepolisian dan kejaksaan agar lebih efektif menangani tindak pidana korupsi.

"Supaya polisi bisa bekerja efektif, dia (KPK) melakukan koordinasi dalam hal-hal tertentu melihat ada sesuatu yang tidak jelas atau kurang tepat oleh polisi dan jaksa, baru KPK bisa take over," urainya. (tor/mad)