Parpol Pengusung Calon Sama-sama Laporkan KPU dan Panwas Surabaya ke DKPP

Surabaya - Partai politik pengusung pasangan calon di Pilkada Surabaya mulai 'serang' KPU dan Panwas. Penyelenggara dan pengawas Pilkada Surabaya ini dilaporkan PDIP, PAN serta Demokrat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Juru bicara tim kampanye pasangan Risma-Whisnu, Didik Prasetiyono mengungkapkan, pengaduan ini pada pokoknya melaporkan KPU Surabaya dan Panwaslu Surabaya atas pelanggaran Peraturan Bersama KPU Bawaslu DKPP Nomor 13-11-1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu pasal 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan 16.

"Kami mengajukan 7 alat Bukti Permulaan atas dugaan pelanggaran etik ini, P-1 hingga P-7 terdiri dari surat, rekaman suara dan berita media," ungkapnya dalam surat elektronik yang diterima detikcom, Selasa (1/9/2015).

Didik juga mengaku, pengaduan ke DKPP dengan Nomor Pengaduan: 97/I-P/L-DKPP/2015 ini telah mendapatkan persetujuan DPP PDIP. "Secara khusus Sekjen Hasto menyampaikan langkah ini penting dilakukan mengingat terlihat indikasi kuat ada pihak yang ingin mengambil alih Surabaya dengan cara menggagalkan pilkada Surabaya 2015," imbuh dia.

Pihaknya juga berharap ada keputusan yang tegas dari DKPP seperti saat memutuskan pengaduan Khofifah pada Pilgub Jatim 2013 lalu dengan mengeluarkan Maklumat yang memulihkan kembali hak Khofifah setelah di TMS kan KPU Jatim.

Usai melaporkan ke DKPP, Didik juga bertemu dengan Ketua Demokrat, Hartoyo dan Ketua PAN Surabaya Surat yang sama-sama melaporkan KPU dan Panwas.

Saat dihubungi terpisah, Surat mengaku masih belum bisa menjelaskan detil pelaporan tim Rasiyo-Dhimam Abror ke DKPP dengan alasan masih melaporkan. "Nanti saya jelaskan. Sebentar yah ini masih urus berkasnya," jawabnya singkat saat dihubungi detikcom. (ze/try)