Ketua MPR: Pilkada Serentak Harus Demokratis, Transparan dan Antikorupsi

Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendorong pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, transparan, dan antikorupsi. Tiga hal itu menurutnya menjadi tuntutan masyarakat yang wajib diwujudkan.

"Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu proses demokrasi yang paling berdampak bagi rakyat, karena lewat mekanisme inilah rakyat dapat menentukan pemimpin daerahnya secara langsung," kata Zulkifli saat memberikan keynote speech di Seminar Nasional di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, melalui siaran pers, Selasa (1/9/2015).

Pemimpin daerah yang langsung dipilih rakyat, diharapkan lebih memahami keinginan rakyat sehingga mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan rakyat di daerahnya. Oleh karenanya, menjadi penting pilkada serentak nanti menjadi momentum bangsa yang bertujuan pada ikhtiar pelaksanaan politik kebangsaan.

"Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang demokratis, transparan dan antikorupsi menjadi tuntutan dan harapan bagi semua pihak," tegas Zulkifli.

Esensi pemilihan umum kepala daerah serentak yang demokratis, transparan dan antikorupsi dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu. Sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, calon, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lain yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

"Oleh karenanya, melalui pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak inilah, akan menjadi momentum yang tepat untuk melaksanakan politik kebangsaan dalam membangun negeri, memperkokoh kebersamaan, gotong-royong, toleransi membangun negeri untuk mewujudkan janji-janji kebangsaan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

(van/nrl)