Dari Unsur Polisi, TNI Sampai Jaksa Masuk 8 Nama Capim KPK

Jakarta - Akhirnya Pansel Capim KPK mengantarkan 8 nama ke Presiden Jokowi saat ini. Tentu banyak yang bertanya-tanya soal siapa saja nama-nama itu?

Kepada detikcom, Jubir Pansel Capim KPK Betti Alisjahbana membeberkan sedikit petunjuk. Meski demikian, Betti menolak untuk membocorkan nama meski hanya inisial.

"Jadi pertimbangan karena begini pimpinan KPK itu kan cakupannya luas maka kami butuh orang penindakan, pencegahan, manajemen organisasi, kami butuh orang yang kuasai kerja sama dengan institusi lain. Kami butuh orang yang keahlian di bidang monitoring, supervisi, dan koordinasi," tutur Betti saat berbincang lewat pesawat telepon, Senin malam (31/8/2015).

Betti pun mengiyakan ketika ditanya apakah ada unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Juga ada pula yang berasal dari aktivis, akademisi, praktisi, dan manajemen perusahaan. Masing-masing unsur dijamin terwakili dalam 8 nama yang diusulkan.

Seperti diketahui dari unsur Kepolisian ada Brigjen Pol Basaria Panjaitan dan Irjen Pol Yotje Mende. Lalu ada pula Saut Situmorang yang berasal dari BIN.

Dari Kejaksaan ada Sri Harijati yang merupakan mantan Direktur Perdata Jam Datun Kejagung, serta dari TNI ada Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji. Kemudian dari praktisi hukum ada Hakim Ad Hoc Tipikor Alexander Marwata dan pengacara publik Surya Tjandra, lalu ada Ketua DKPP Jimly Assiddiqie, Plt Pimpinan KPK Johan Budi SP, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dan Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK Sujanarko.

Dari unsur akademisi ada Ketua Lembaga Penjamin Mutu Unsoed Ade Maman Suherman, Ketua Komite Audit UGM Mohammad Gudono dan Lektor FH Unhas Laode M Syarif, dari Ombudsman ada Budi Santoso, dari birokrat ada Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Raharjo. Kemudian dari manajemen perusahaan ada Direktur Kepatuhan Standard Chartered Bank Chesna Fizety Anwar, Firmansyah Satya yang merupakan konsultan bisnis, dan Nina Nurlina Pramono yang merupakan Direktur Eksekutif Pertamina.

"Kita kan ketika masukan itu sudah mengelompokan masing-masing keahlian dengan harapan ketika pemilihan di DPR dengan komposisi seimbang sehingga saling melengkapi dan jalankan fungsi pimpinan kpk dengan baik tapi di DPR di luar kontrol kami," ungkap Betti kemudian. (bag/mad)