Panwaslu Minta Rp 98 M untuk Pilkada, DPRD DKI: Harus Jelas Peruntukannya

Jakarta - Ketua Panwaslu DKI Mimah Sanjaya menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta anggaran sebesar Rp 98 miliar untuk membayar pengawas TPS yang bertugas di seluruh wilayah Ibu Kota untuk Pilgub 2017. Apa tanggapan DPRD DKI?

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, permintaan Panwaslu DKI itu harus jelas peruntukannya sebab menyangkut dana yang tak sedikit.

"Kalau mereka (Panwaslu DKI) minta kan tetap harus dipertanyakan untuk apa saja peruntukannya. Harus tahu kepentingannya nanti untuk apa saja," ujar Prasetyo saat berbincang dengan detikcom, Selasa (1/9/2015).

Terlebih, lanjut Prasetyo, pengajuan itu nantinya harus mendapat persetujuan dari DPRD DKI.

"Kalau mereka minta kan tetap harus dipertanyakan ke Komisi A DPRD DKI, untuk apa saja peruntukannya. Memang yang megang duitnya eksekutif, tapi harus dikomunikasikan ke DPRD dulu. Kita harus tahu kebutuhannya untuk apa. Kalau memang benar segitu ya nggak apa, kan pesta demokrasi," kata Prasetyo.

Bawaslu DKI menganggarkan Rp 98 miliar untuk pelaksanaan Pilgub 2017 mendatang. Ahok tidak menolaknya, tetapi menyarankan agar bekerjasama dengan Smart City.

"Saya nggak tahu, harus dianalisa. Makanya saya tawarkan ke mereka bisa anggaran sangat murah, kalau Anda memanfaatkan (Smart City). Saya sodorkan ke Pak Setiadji (Kepala UPT Smart City)," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8).

"Anda memanfaatkan Smart City pakai (aplikasi) Qlue. Kamu juga nggak mungkin (pantau semua) orang begitu banyak, jadi mending langsung saja masukin program Smart City fotonya, ketemu apa langsung lapor, kasih notifikasi ke Panwaslu di lapangan. Saya tawarkan itu, jadi murah," jelasnya.

(jor/nrl)