Benarkah Gedung DPR Miring 7 Derajat?

Jakarta - Gedung miring jadi salah satu alasan DPR RI berencana membangun gedung baru. Namun sampai kini fakta gedung DPR miring 7 derajat seperti yang santer diberitakan juga tak jelas.

Kesekjenan sudah melakukan audit kondisi gedung DPR saat ini sebelum DPR RI mengusulkan pembangunan gedung baru DPR dalam kerangka penataan kompleks parlemen Senayan yang terbagi dalam 7 proyek senilai Rp 2,7 triliun.

"Audit eksisting sudah, ada audit topografi, audit kebutuhan ruangan yang kayak gitu (yang menangani) Kementerian PU dan IAI (Ikatan Arsitektur Indonesia)," kata Sekjen DPR Winantuningtyastiti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8) kemarin.

Soal kemiringan gedung Nusantara I DPR yang disebut mencapai 7 derajat pun tak luput diaudit. Namun Sekjen DPR tak berani bicara pasti soal kemiringan gedung tempat anggota DPR berkantor itu.

"Iya. Yang saya lihat sih retak-retaknya," ucap perempuan yang akrab disapa Win ini.

"Saya gak tahu kemiringannya bagaimana atau tidak, tapi di hasil fotonya ada retak di beberapa laintai, di lift dan pinggir diding. Ada dua kali gempa, ada 4 ribu-5 ribu orang lalu lalang, jadi mungkin itu mempengaruhi, gedungnya cuma untuk 800 orang," sambung Win.

Sebenarna isu gedung miring 7 derajat ini sudah dilempar ke publik pada saat anggota DPR berencana membangun gedung baru seharga Rp 1,2 triliun pada tahun 2010 silam. Namun demikian rencana itu kandas karena derasnya penolakan rakyat.

Kini meskipun tak jelas menjawab soal kemiringan gedung nusantara I DPR sebesar 7 derajat, lagi-lagi isu ini menyeruak di tengah rencana pembangunan gedung baru DPR. Isu lain yang dihembuskan adalah adanya aturan yang menyebutkan bahwa ruangan anggota lembaga negara seharusnya seluas 120 meter persegi. Sementara, saat ini ruang para anggota DPR di Gedung Nusantara I hanya 28 meter persegi.

Karena itu DPR kemudian kembali mengusulkan pembangunan gedung baru DPR. Total anggarannya adalah 2,7 triliun secara multiyear. Untuk tahun 2016, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 700 miliar. Hal itu dibenarkan oleh Win.

"Ya barangkali segitu saya kira. Yang penting kami melalui prosedur, kan LSM bilang audit, kita sudah audit, kita ingin kerja kebaikan untuk bangsa," pungkasnya.

Sebenarnya kalau memang kondisi gedung Nusantara I DPR sudah begitu rusak parah tentu saja tidak jadi masalah kalau harus diperbaiki demi keselamatan wakil rakyat, tapi haruskah dengan membangun gedung baru? Barangkali DPR juga perlu jujur mengungkap kondisi gedung Nusantara I DPR termasuk isu kemiringan 7 derajat itu.

(van/try)