Ahok: Pemprov Harus Ambil Alih Perusahaan Air Minum Palyja-Aetra

Jakarta - Pembangunan dan kesejahteraan di Ibu Kota hingga kini masih belum merata. Tidak sedikit warga di daerah pinggiran mengalami kesulitan air, kekurangan gizi dan kesulitan buang air besar (BAB).

Mengetahui hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau akrab disapa Ahok menyatakan, pihaknya perlu mengambil alih dua perusahaan swasta pengelolaan air minum dan air bersih, PT Palyja yang berasal dari Prancis dan PT Aetra dari Inggris.

"Itu yang saya bilang, kita harus ambil alih Palyja dan Aetra karena sekarang peraturan itu yang lemah. Coba kalau nggak digugat kemarin, yang citizen law suit (CLS). Yang CLS kan jelas masalah, kita nggak bisa beli. Sekarang kita tegaskan PAM yang beli," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

"Ambil alih PAM karena sudah ada peraturan perjanjian, sebelah barat dikuasai Palyja dan timur Aetra. Jadi kita enggak bisa supply air ke mereka. Dirut PAM yang lama juga ngeyel terus. Nah, sekarang kita ganti yang baru sudah mulai bergerak nih. Kita sudah targetkan, hitung saja bertiga gimana toh, putusan MK kan dari hulu tidak boleh," sambungnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga ingin setiap rumah warga dipasang pipa air bersih secara gratis, tanpa pungutan biaya sebesar Rp 1.050 seperti yang selama ini diberlakukan. Ahok menyebut pihaknya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada DPRD terkait hal itu, namun hingga kini belum mendapat jawaban.

"Saya ingin tiap rumah dipasangin pipa. Gratis, enggak ada lagi bayar Rp 1.050. Kalau Rp 1.050, orang miskin boleh (dapat) 10 kubik per bulan. Ini DPRD belum keluar, sudah tiga kali surat saya kirim surat ini. Jadi kadang-kadang persoalan kita yang paling sulit itu tahu enggak, kita itu khawatir mengajarkan kebenaran kepada warga," kata dia.

"Kalau kamu merasa tidak mampu ya kenapa mesti jual air Rp 1.050, sedangkan orang miskin belinya Rp 25 ribu. Kita mending sambungin karena dia enggak mampu bayar sambungannya Rp 2,8 juta. Kita sambung gratis, airnya (bisa dapat) Rp 10 ribu/kubik. Ada (untung) Rp 7 ribu sama-sama untung," lanjutnya.

Menyoal gizi untuk balita, Ahok meminta untuk tidak ada lagi lelang makanan karena itu bisa menimbulkan keterlambatan distribusi. Sementara itu makanan merupakan kebutuhan pokok warga yang tidak seharusnya dilelang.

"Enggak boleh lagi soal makanan untuk balita. Jangan lelang, kalau lelang kan telat. Ini kan kebutuhan mana bisa sih lelang, tunggu. Kenapa sih enggak masukin di e-catalog LKPP untuk makanan masing-masing lurah beli, mana yang kekurangan gizi," terang Ahok.

Ahok memastikan hampir tidak ada masalah gizi buruk yang terjadi di Ibu Kota. Menurutnya, gizi buruk kebanyakan terjadi dari pendatang baru.

"Kalau gizi buruk sih hampir enggak ada di Jakarta, kecuali pendatang ya," pungkasnya. (aws/ahy)