Mahfud MD: SBY Ingin Amankan Kekuasaan Politiknya

Solo - Polemik berkepanjangan dalam proses pergantian Panglima TNI saat ini, menurut Mantan Menhan Mahfud MD tidak terlepas dari kepentingan politik Presiden Yudhoyono untuk mengamankan kekuasaan politiknya. Selain itu tidak tertutup pula kemungkinan adanya faktor intervensi asing yang memiliki kepentingan besar."Dari politik kekuasaan, sesungguhnya persoalan pergantian Panglima TNI itu sudah jelas. Presiden SBYmenghendaki Panglima TNI yang mampu menjaga kekuasaan politiknya setidaknya untuk dua atau tiga tahun kedepan. Mungkin, orang yang dinilai tepat adalah Joko Santoso," ujarnya kepada wartawan usai seminar bertema masa depan Parpol Islam di UMS, Solo, Sabtu (26/2/2005).Mahfud menilai bahwa Joko Santoso selama ini memang cukup dekat dengan SBY. Disebutnya, selain berperan besar dalam pemenangan SBY dalam Pilpres, Joko juga telah menjadi pembatu atau asisten SBY di beberapa tempat penugasan ketika keduanya masih berkarir di militer.Namun demikian bukan berarti hal tersebut bisa menjadi harga mati. Sebab bisa saja Mabes TNI memberikan desakan yang signifikan kepada Presiden tentang penunjukan Panglima. Desakan tersebut misalnya, agar Presiden tidak meninggalkan tradisi pergantian posisi panglima serta desakan agar TNI tidak dibawa ke wilayah politik."Sesuai tradisi TNI yaitu jenjang karir maka yang paling berpeluang adalah Ryamizard Ryacudu. Memangbisa saja Presiden beralasan bahwa Ryamizard hampir memasuki usia pensiun. Termasuk soal penggiliran,sesuai UU memang ketiga kepala staff memiliki peluang sama. Tapi kalau Presiden mempertimbangkan keamanan kekuasaan politiknya, ya akan menjadi sulit," paparnya.Intervensi ASLebih lanjut, Mahfud menilai analisa bahwa adanya permintaan tertentu dari AS dalam hal penempatanperwira yang akan menjadi panglima, sebagai sebuah analisa yang cukup masuk akal. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa AS maupun Indonesia saat ini sama-sama memiliki kepentingan dalam berbagai hal."Saya memang mendengar adanya analisa itu. Bahwa SBY yang memiliki hubungan cukup dengan dengan AS diminta untuk tidak menunjuk Ryamizard sebagai panglima. Analisa itu cukup masuk akal karena kedua negara sama-sama memiliki kepentingan, terutama Indonesia yang hingga saat ini masih menghadapi embargo persenjataan militer dari AS dan sekutunya," kata Mahfud. (jon/)