Menaker Bicara Persoalan TKA China, dari Isu Invasi Sampai BAB Sembarangan

Jakarta - Dalam beberapa waktu terakhir, berhembus kabar miring mengenai keberadaan sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA). Menaker Hanif Dhakiri angkat bicara, memastikan pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan itu.

Hanif mendapatkan informasi adanya kabar yang menyebutkan Indonesia kebanjiran Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China. Politikus PKB ini membantah kabar tersebut.

"Ada sebanyak 70 ribuan TKA di Indonesia. Apakah itu jumlahnya besar? Tidak, itu kurang lebih setara dengan 0,03 persen jumlah penduduk Indonesia," kata Hanif dalam pernyataannya Minggu (30/8/2015).

Hanif mengatakan, dari jumlah TKA itu, mayoritas adalah TKA dari China.  Tahun 2015 TKA dari China sebesar 13.034 orang, disusul Jepang 10.128 orang, Korea Selatan 5.384 orang dan India sebanyak 3.462 orang. Selebihnya dari Malaysia, Amerika, Thailand, Filipina, Australia, Inggris serta negara lain.

"Jadi tidak benar itu ada istilah serangan atau eksodus tenaga kerja asing di Indonesia. Itu provokasi belaka. Faktanya tidak begitu. Jumlah maupun jabatan TKA di Indonesia masih terkendali," ujar Hanif.

Itu terkait jumlah TKA. Terkait trend TKA di Indonesia, Hanif memastikan, tidak ada kencederungan peningkatan. Malahan dia menyebut ada potensi penurunan.

Hanif juga merasa perlu menjelaskan mengenai adanya kebijakan baru menghapuskan Bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur yang harus dikuasai TKA, untuk bekerja di Indonesia.

"Sebenarya bukan dihilangkan secara total, tetapi dihilangkan sebagai syarat masuk TKA saja. Perusahaan penguna TKA kan berkewajiban untuk melakukan alih teknologi dari TKA ke TKI. Tentu itu hanya bisa dilakukan apabila TKA-nya bisa berbahasa Indonesia. Adapun penghapusan Bahasa Indonesia sebagai syarat masuk dalam itu merupakan bentuk dukungan bagi kebijakan investasi karena syarat bahasa itu banyak dikeluhkan investor," ujar Hanif.

Meski begitu, Hanif juga tidak menutup mata mengenai adanya fenomena seputar TKA yang mendapatkan sorotan masyarakat seperti di Banten dan juga di Bali. Sang menteri juga sudah mengontak pihak perusahaan untuk mendapatkan duduk perkara persoalan.

"Memang betul itu kasus. Tetapi tidak bisa digeneralisir. Kasus Banten itu soal perilaku TKA yang jorok, buang air besar sembarangan. Adalah tanggung jawab perusahaan untuk membina TKA yang digunakannya. Pengawas tenaga kerja sudah turun dan membina perusahaan tersebut dan sudah ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan menambah jumlah toilet di tempat kerja," ujar Hanif.

Hanif juga berbicara mengenai kasus PLTU Celetukan yang jadi perbincangan. Sorotan berawal dari acara peresmian yang dihadiri oleh karyawan yang seluruhnya adalah TKA.

"Sedangkan kasus PLTU Celukan, itu soal kurang sensitifnya perusahaan dalam acara peresmian, sehingga yang hadir orang China semua dan semuanya bernuansa China. Itu tidak etis karena bisa menyebabkan kurang harmonisnya perusahaan dengan masyarakat sekitar. Pemerintah sudah menegur perusahaan maupun pemerintah daerah soal itu. Ke depan tidak boleh terjadi lagi. Menyangkut soal tenaga kerjanya, tidak benar jika di PLTU celukan isinya China semua. TKA China berjumlah 135 orang dan tenaga kerja lokal sekitar 249 orang," ujar Hanif.

(faj/faj)