Pilkada Surabaya Terancam Ditunda, PDIP Kecam Kecerobohan KPU

Jakarta - KPU Surabaya kembali membuka pendaftaran peserta Pilkada karena duet Rasiyo-Dhimam Abror dinyatakan tidak lolos. PDIP sebagai pengusung pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana pun mengecam keputusan KPU Surabaya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Didik Prasetiyono Juru Bicara Tim Kampanye Risma-Whisnu menganggap KPU ceroboh dan gegabah dalam mengambil keputusan.

"KPU Surabaya telah merusak proses demokrasi di Surabaya dengan alasan yang dicari-cari," kata Didik, Minggu (30/8/2015).


Sebelumnya, KPU Surabaya menyatakan berkas pencalonan surat persetujuan dari DPP PAN yang disampaikan dalam bentuk scan, ternyata tidak identik dengan rekomendasi dari DPP PAN dalam bentuk basah.

Namun menurut Didik, surat rekomendasi DPP PAN setelah verifikasi administratif dan faktual ditempuh, ketua umum DPP PAN sudah jelas mengatakan bahwa surat tersebut asli.

"Bahwa nomor materai berbeda adalah telah diterangkan bahwa surat pertama hilang dan diganti, tentunya selama ketum dan sekjen DPP PAN menyatakan benar dan asli, KPU tidak dapat membatalkan hal tersebut," jelas Didik yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

Mengenai surat bebas tunggakan pajak Abror tambah Didik, KPU Surabaya tidak cermat dalam melakukan fungsi pendampingan LO (petugas penghubung) partai. "Seharusnya jauh hari dikomunikasikan untuk diurus dan itu persoalan mudah," kata Didik.

Menyikapi keputusan KPU, PDI Perjuangan akan melaporkan KPU Surabaya ke DKPP dan meminta KPU mengundurkan diri karena menjadi bagian dari pihak yang menjegal Pilkada dengan mencari-cari alasan TMS.

Selain itu, PDIP juga meminta Bawaslu RI dan KPU RI turun aktif memberi pedoman agak jajaran di bawahnya dapat menjadi penyelenggara yang jernih dan memberi sanksi bagi penyelenggara yang merusak proses demokrasi.(Bdh)




(roi/erd)