Kapolda Metro Diskusi dengan Buruh, Bahas Demo Besar-besaran Selasa 1 September

Kapolda Metro Diskusi dengan Buruh, Bahas Demo Besar-besaran Selasa 1 September

Idham Kholid - detikNews
Sabtu, 29 Agu 2015 13:48 WIB
Kapolda Metro Diskusi dengan Buruh, Bahas Demo Besar-besaran Selasa 1 September
Foto: dikhy sasra
Jakarta - Kapolda Metro Jaya beserta Pangdam Jaya dan elemen pemerintah hari ini menggelar pertemuan dengan elemen buruh terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar, Selasa (1/9). Pertemuan ini dirasa perlu mengingat agenda aksi terkait potensi PHK besar-besaran akibat melemahnya rupiah dan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang dihelat pada hari kerja.

Pertemuan digelar di ruang rapat Biro Operasi Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (29/8/2015). Rapat kordinasi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu baru selesai sekitar pukul 12.35 WIB.

Dalam rapat itu, tampak hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan jajarannya, Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, Dirjen PHI Depnaker Hariyani, Ismiwanto dari Kemenkes RI, Sekda DKI Jakarta Syaifullah, Presiden KSPI Said Iqbal serta elemen buruh lainnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan, pertemuan itu merupakan rapat kordinasi terkait rencana buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa Selasa depan.

"Rapat kordinasi kaitannya dengan teman-teman Serikat Buruh Pekerja untuk laksanakan penyampaian pendapat di muka umum mulai Bundaran HI sampai Monas. Hari ini kita laksanakan koordinasi, tujuannya adalah, satu untuk mengakamodir keinginan rekan-rekan seperti apa," kata Tito.

Dari hasil diskusi tadi, lanjut Tito, ada beberapa permasalahan yang sudah terakomidir oleh kementerian tenaga kerja, namun ada juga yang belum terakomodir karena melibatkan stakeholder lain yang tidak hadir hari ini.

"Penyampaian ini kan dilindungi undang-undang, tapi ada batasan ketertiban publik yang lain. Karena itu kita harapkan rekan serikat buruh ini dapat mengatur kegiatan ini dengan tertib tanpa merugikan masyarakat lainnya," pungkasnya. (idh/dra)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads