Cetro Usulkan Pelaksanaan Pilkada Ditunda

Jakarta - Wakil Direktur Cetro Hadar Gumay mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan kepada daerah (Pilkada) secara langsung ditunda. Pasalnya persiapan untuk pemilihan secara langsung kurang memadai. "Waktu kita untuk melakukan Pilkada sangat pendek. Apalagi pelaksanaannya belum jelas," ujar Wakil Direktur Eksekutif Hadar Gumay di sela sela seminar sehari Pilkada, di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Sabtu (26/2/2005).Dirinya memprediksi kualitas pelaksanaan Pilkada ini menurun dibandingkan pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu pilpres. "Mestinya kita buat pemilihan itu lebih baik. Dengan persiapan waktu yang cukup. Tapi kok justru sekarang malah menurun. Dan pemerintah tutup mata,"tambahnya.Hadar mengaku menaruh curiga terhadap PP yang baru dikeluarkan, dengan memberi ruang pelaksanaan Pilkada. "Seharusnya, bila ingin ada penundaan, dibuat amandemen, atau perpu. PP kan posisinya di bawah UU," ujarnya. Menurutnya hal ini memicu konflik yang kemungkina terjadi. "Ini bisa dipermasalahkan oleh calon-calon yang kalah dalam pilkada," tuturnya.Dirinya juga heran kenapa pemerintah terlihat ngotot, melaksanakan Pilkada yang akan dimulai bulan Juni. "Ini terlihat semua persoalan terkait dengan duit. Apalagi ada peluang untuk tidak dilaksanakannya tender logistik pilkada langsung secara terbuka. Jangan-jangan sudah ada yang siap," tuturnya.Oleh karena itu, Hadar Gumay mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada baru bisa dilaksakan 6 bulan setelah PP keluar. Jadi semua pelajaran bisa dihitung-hitung agar bisa lancar.Senada dengan Hadar Gumay, pengamat politik Indra Piliang sepakat Pilkada ditunda sampai September mendatang. "Banyak kelemahan dalam aturan yang dibuat. Apalagi pemerintah belum memetakan mana daerah yang sudah siap dan belum melaksanakan Pilkda. Padahal sosialisasi psikologis harus dilakukan. Ini untuk mereduksi potensi konflik yang kemungkinan terjadi. (jon/)