Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Daniel Johan mengatakan kinerja legislasi tak bisa diukur hanya dari jumlah undang-undang baru yang dilahirkan. Alasannya selain legislasi, DPR juga memiliki fungsi pengawasan.
"Kinerja dalam legislasi jangan diukur hanya dari melahirkan undang-undang baru, tapi juga harus didorong pengawasan pelaksanaan terhadap undang-undang," kata Daniel saat berbincang dengan detikcom, Jumat (28/8/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPR, kata Daniel, mestinya hanya membuat undang-undang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya yang menyangkut keamanan dan konflik. "Tapi kalau masyarakat merasa nyaman tanpa diatur tidak perlu undang-undang," kata dia.
Apalagi masyarakat masih memiliki kekuatan kearifan lokal di bidang budaya, adat dan istiadat dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial. "Kecuali yang menyangkut kedaulatan bangsa dan menjaga keamanan dan perlindungan rakyat terhadap pihak luar, khususnya bidang politik ekonomi dan keamanan, baru diperlukan perlindungan undang-undang," kata Daniel.
(erd/nrl)











































