Kinerja Legislasi Rendah, DPR: Peran Presiden di Pembuatan UU Dominan

Jakarta - DPR periode 2014-2019 enggan disalahkan atas kinerja legislasi yang minim di 10 bulan masa jabatan. Pemerintah dianggap punya andil lebih besar dalam pembuatan UU.

"DPR diberi amanat sebagai kuasa Pembuat undang-undang sesuai pasal 20 UUD 1945. Tetapi, kita juga tahu bahwa peran presiden dalam pembuatan undang-undang masih dominan," kata Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).

Pidato itu disampaikan dalam rapat paripurna dalam rangka HUT ke-70 DPR. Novanto mengatakan bahwa pembahasan RUU bukan hanya komitmen satu pihak, baik itu DPR atau pemerintah.

"Harus ada komitmen di antara kedua lembaga tersebut dalam penyelesaian pembahasan RUU," ucap politikus Golkar ini.

"DPR periode ini tetap berkomitmen, bahwa jika pemerintah solid dalam legislasi, DPR pun dapat mempercepat program legislasi nasional," sambung Novanto.

Dalam pidatonya laporan kinerja DPR selama 10 bulan itu, Novanto tidak menyebutkan jumlah UU yang sudah disahkan oleh DPR.

Dari catatan laporan kinerja DPR, baru 3 RUU dan 9 RUU kumulatif terbuka yang telah selesai dibahas dalam tahun sidang 2014-2015. Namun, 3 UU yang sudah dibahas itu merupakan revisi atas UU sebelumnya. (imk/tor)