Presiden Dorong Penyerapan Anggaran, Ahok: Faktanya Banyak yang Pura-pura Takut

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membuat surat edaran mengenai diskresi kebijakan dan administrasi daerah. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyerahkan sepenuhnya edaran itu kepada presiden.

"Itu hak presiden yang ngomong ya. Saya nggak campur, kamu tanya saja presiden hehe," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015).

Surat edaran itu diterbitkan lantaran para kepala daerah masih takut mencairkan anggaran. Padahal nantinya ada tim dari kejaksaan yang akan mendampingi mereka.

Sebab saat ini masih ada dana di daerah sebesar Rp 273 triliun yang belum dicairkan. Para kepala daerah ditengarai takut mencairkan anggaran karena takut terkena sanksi pidana.

"Kita kemarin sudah rapat dengan jaksa, BPK, BPKP, KPK. Prinsipnya gitu saja nggak boleh ada alasan takut-takut, sebenarnya fakta banyak yang pura-pura takut kok. Orang beli tanah saja nggak becus karena mau minta komisi. Ini kan baru kita sikat makanya sekarang itu jadi pilihan Anda mau serapan anggaran untuk ekonomi tapi dicolong orang atau pembangunan," sambungnya.

"Saya tanya sama Anda di Jakarta, Jakarta ini hampir nggak pakai APBD sekarang (pembangunannya). Jalan nggak? Lebih bersih nggak Jakarta? Lebih bersih," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku hingga kini penyerapan anggaran, terutama di Ibu Kota memang belum optimal. Oleh karenanya, dia menargetkan tahun 2016 akan dikebut pemakaiannya dari APBD DKI.

"Kalau idealnya memang semua pakai anggaran pemerintah untuk menstimulus ekonomi. Ini kan lokomotif. Sabar 2016 kita kebut. Malah APBD kita kebut," pungkasnya. (aws/dra)