Kapolda Metro: Jangan Cari Kesalahan Pejabat yang Maksimalkan Serapan APBD

Kapolda Metro: Jangan Cari Kesalahan Pejabat yang Maksimalkan Serapan APBD

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 27 Agu 2015 19:05 WIB
Kapolda Metro: Jangan Cari Kesalahan Pejabat yang Maksimalkan Serapan APBD
Foto: Ayunda
Jakarta - Untuk mendukung penyerapan anggaran APBD Pemprov DKI Jakarta lebih maksimal, Polda Metro Jaya tak akan mencari-cari kesalahan pejabat DKI. Namun asalkan upaya penyerapan anggaran yang maksimal itu tak dinodai korupsi maka tak akan ditindak.

"Untuk menghindari jangan sampai ada kekhawatiran rekan pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmen, maka kami menginstruksikan kepada jajaran Polda Metro Jaya supaya jangan sampai mencari kesalahan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Kamis (27/8/2015).

Dia berbicara usai menghadiri rapat dengan Gubernur DKI Basuki T Purnama di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan. Agendanya, pengarahan Gubernur atas instruksi Presiden Jokowi terhadap penyerapan anggaran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyatakan, Presiden Jokowi saat di Bogor telah menyampaikan soal masalah penyerapan anggaran. Masalah penyerapan anggaran antara lain adalah potensi penggelembungan (mark up).

"Ini yang membuat terjadinya keragu-raguan dalam eksekusi realisasi (anggaran-red)," kata Tito.

Solusinya, pejabat harus melaksanakan eksekusi secara benar. Dan kepolisian tak akan melakukan kriminalisasi terhadap pejabat yang bertindak benar.

"Hal-hal yang bersifat administrasi jangan sampai dikriminalisasi. Yang menyangkut dokumen yang mungkin belum lengkap, jangan langsung dikriminalisasi," tutur Tito.

Koordinasi internal kepolisian dan dengan lembaga penegak hukum lain akan ditingkatkan, juga koordinasi dengan eksekutif sampai tingkat wali kota demi suksesnya penyerapan anggaran secara benar.

"Untuk mendorong agar pengguna anggaran segera mengeksekusi proyeknya selama sisa waktu empat bulan ini," ujarnya.

Kepolisian juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan penyelidikan. Ekspos ke khalayak umum baru akan dilakukan setelah bukti sudah benar-benar kuat.

"Kita laksanakan secara 'low profile', agar tidak mengakibatkan ketakutan dari para pengguna anggaran," ujarnya. (dnu/dhn)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini