Ahok: Serapan APBD Kencang Kalau Saya Izinkan Korupsi

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama memimpin rapat soal penyerapan anggaran. Penyerapan APBD DKI 2015 rendah karena Ahok tak mengizinkan jajarannya menyerap APBD secara ilegal.

"Jadi kalau saya mengizinkan nyolong (korupsi-red), wah serapan anggarannya kenceng. Sekarang mulai nggak berani, orang ada LKPP kok, e-katalog, tinggal beli kok, tapi nggak mau," kata Ahok.

LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan e-katalog adalah sistem yang memudahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di e-katalog, telah tersedia barang dan jasa yang siap dibeli.

Rapat ini adalah pengarahan Gubernur atas instruksi Presiden terhadap penyerapan anggaran. Hadir dalam rapat ini, Kapolda Irjen Tito Karnavian, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Ihsan Yogi Hasibuan, Deputi Pencegahan dari KPK Cahya Harefa, Sekda DKI Saefullah, dan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Kini, dengan adanya e-katalog, para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khawatir memanipulasi pengadaan barang dan jasa. Konsekuensinya, serapan jadi rendah. Apalagi, penegak hukum juga sudah diajak Ahok merapatkan barisan.

"Bukan takut belanja, tapi takut mencuri sekarang. Polisi dan jaksa agak ketat, BPK dan KPK agak ketat. Mereka takut mencuri," kata Ahok di depan seratusan SKPD.

Ahok menyatakan banyak anggaran APBD di-mark up. Mulai dari pembangunan Gedung Olah Raga, rehabilitasi sekolah, hingga pembelian tanah.

Ahok menyatakan, DKI baru akan benar-benar menggunakan prosedur pengaggaran ideal pada 2016. Pada 2015, sebetulnya DKI memaksakan e-budgeting, dan belum ideal soalnya masih banyak proyek yang mark up.

"Nggak apa-apa, kita masukkan dulu, harga satuannya pun masih harga satuan yang rata-rata mark up, semua proyek di DKI," kata dia.

Sembari menunggu proses e-budgeting dengan e-katalog berjalan sempurna, Ahok mengunci anggaran-anggaran yang berbau mark up. Kini, semua jajarannya didorong agar bisa memanfaatkan anggaran dengan lurus tanpa manipulasi. SKPD tak perlu takut kepada pihak-pihak yang mengancam karena duit ilegal tak lagi mengalir.

"Bulan depan saya mau pecat-pecatin ini yang nggak bisa pakai anggaran," ancam Ahok.

DKI baru membelanjakan APBD sebesar Rp 4,123 triliun. Jumlah tersebut hanya 12,08 persen dari total yang dianggarkan yaitu Rp 63,65 triliun. Wagub Djarot menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Belanja per 21 Agustus terserap 19,2 persen. Belanja operasional belanja tidak langsung terserap 27,18 persen.

"Belanja modal, payah, yang sudah terealisasi itu 2,43 persen. Padahal kita punya kurang tiga bulan," tutur Djarot.

Belanja tanah, dari anggaran Rp 5,9 triliun, yang dieksekusi baru Rp 63 miliar artinya hanya 1,16 persen saja. Belanja peralatan dan mesin seperti truk sampah dan lain sebagainya, dari anggaran Rp 3 tiliun, baru tereksekusi Rp 50 miliar alias hanya 1,6 persen saja. Anggaran gedung dan bangunan baru terserap 3,6 persen. Irigasi jaringan jalan baru terserap 2,62 persen.

"Perintah Presiden jelas, waktu kita tidak banyak, dan kita harus didorong untuk segera (memanfaatkan APBD dengan maksimal). Kalau Bapak Ibu dalam 'nawaitu'-nya tidak ada niat korupsi, maka kerjakan, nggak usah takut," tutur Djarot yang juga fungsionaris PDIP ini. (dnu/dhn)