Arus Penolakan Gedung Baru DPR Rp 2,7 T Makin Kuat

Jakarta - Setelah Presiden Jokowi meminta pembangunan gedung baru DPR Rp 2,7 triliun dibatalkan, nasib 7 proyek DPR RI mulai tak jelas. Apalagi arus penolakan juga terus mengalir deras.

Dari luar pagar DPR, sejumlah LSM seperti FITRA meminta Presiden Jokowi menolak proyek besar yang berpotensi merugikan rakyat ini. Proyek tersebut dinilai rawan mark up karena penganggarannya tidak jelas.

Arus penolakan di dalam DPR juga semakin kuat. Apalagi empat fraksi mulai mendengarkan aspirasi rakyat.

Fraksi PAN DPR pertama kali bicara tentang pembangunan gedung baru DPR membebani APBN. Waketum PAN Bara Hasibuan menyebut kalau DPR ngotot membangun gedung baru maka DPR tak peka terhadap kondisi rakyat.

"Memaksakan proyek ini di tengah keresahan dan ketidakmenentuan ekonomi tentu melanggar azas kepantasan. Kalau proyek itu dipaksakan maka para wakil rakyat makin menjauhi realita itu," kata Bara.

Fraksi Partai Demokrat pun mendengarkan kritik dari masyarakat. FPD meminta 7 proyek DPR RI itu ditunda sampai perencanaannya jelas dan terukur.

"Menunda dan menetapkan sekala prioritas dan bertahap mungkin bisa menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan," kata Sekretaris F-PD Didik Mukrianto dalam pesan singkatnya, Rabu (26/8/2015).

Tujuh proyek itu adalah Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR. Rencananya Presiden Jokowi bersama Ketua DPR RI Setya Novanto bakal meresmikan tanda dimulainya proyek ini pada 14 Agustus 2015 lalu, namun Presiden menolak karena proyek ini dinilai belum clear.

Kini arus penolakan pun mulai meluas. Fraksi Partai Gerindra juga terang-terangan bicara tak masalah kalau proyek ini ditunda atau bahkan dibatalkan.

"Kalau Gerindra saya kira dalam posisi kalau memang dana itu dialihkan untuk pembangunan lain ke sektor produktif saya kira tidak masalah, artinya prioritas untuk membangun gedung ditangguhkan sampai perekonomian fit," kata ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani kepada detikcom, Rabu (26/8/2015).

Yang terakhir bersuara adalah PDIP. Elite PDIP mulai realistis melihat situasi ekonomi saat ini.  "Kalau lihat kondisi perekonomian sekarang ya bisa saja dipending dulu, tapi kalau lihat sisi urgensinya kayak gedung, kan ada 7 proyek, menurut aku sih tidak harus sekaligus," kata Masinton Pasaribu, Rabu (26/8/2015).

Lalu apakah enam fraksi lain di DPR bakal mendengarkan aspirasi rakyat yang membatalkan rencana pembangunan 7 proyek?

(van/nrl)