Jokowi Tunjuk Politisi Jadi Dubes, Ini Kata Istana

Jakarta - Dari 33 nama calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo, banyak yang berlatar belakang politisi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemilihannya adalah kewenangan presiden dengan cara pandangnya sendiri.

"Dubes itu kepanjangan tangan presiden di berbagai negara. Tentunya setiap presiden mempunyai style atau gaya yang juga tujuan dan cara yang berbeda-beda," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).

Pramono mengatakan, orientasi setiap masa pemerintahan memang berbeda. Jokowi ingin, dubes yang ditunjuknya bisa menjadi 'agen' marketing pemerintahan.

"Beliau ingin siapapun yang ditunjuk sebagai dubes itu bisa menjadi semacam marketing bagi pemerintahan ini. Di manapun ditugaskan. Nah itulah yang dilakukan presiden," kata Pramono.

"Mengenai orangnya tentunya presiden dan menteri luar negeri yang mengetahui itu," tambahnya.

Pramono juga mengatakan, tidak terlalu banyak yang berlatar belakang politisi. Prioritas tetap diberikan kepada diplomat karir.

"Sebenarnya tak terlalu banyak. Bisa dilihat dari presiden ke presiden. Dan daerah utama tetap diberikan prioritas ke diplomat karir," kata Pramono.

Lalu, apakah nama-nama itu permintaan parpol?

"Itu sepenuhnya kewenangan diskresi presiden. Jadi menteri luar negeri itu diskresi presiden dan untuk itu tentunya presiden meminta masukan, saran, pendapat dari menteri terkait terutama dari menteri luar negeri," jawab Pramono.

Berikut 33 nama calon dubes RI usulan Jokowi:

1. Hasan Bagis, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

2. Safira Machrusah untuk Alffer, Aljazira (politisi PKB)

3. Bambang Antarikso untuk Baghdad, Irak

4. Husnan Bey Fananie untuk Baku, Azerbaijan (politisi PPP)

5. Ahmad Rusdi untuk Bangkok, Thailand (Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan Kepala Protokol Negara)

6. Yuri Octavian Thamrin untuk Brussel, Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (Direktur Jenderal Asia dan Afrika Kementerian Luar Negeri)

7. Helmy Fauzi untuk Kairo, Mesir (politisi PDIP)

8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng untuk Caracas, Venezuela (mantan Kepala BAIS)

9. Mansyur Pangeran untuk Dakar, Senegal (Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri)

10. I Gusti Agung Wesaka Puja untuk Den Haag, Belanda merangkap OPCW (Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri)

11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi untuk Doha, Qatar (politisi Golkar)

12. Ibnu Hadi untuk Hanoi, Vietnam (mantan perwakilan RI di Osaka)

13. Alfred Tanduk Palembangan untuk Havana, Kuba

14. Wiwiek Setyawati Firman untuk Helsinski, Finlandia

15. Iwan Suyudhie Amri untuk Islamabad, Pakistan

16. Muhammad Ibnu Said untuk Kopenhagen, Denmark

17. Rizal Sukma untuk London untuk Inggris dan Irlandia

18. Tito Dos Santos Baptista untuk Maputo, Mozambique

19. Mohammad Wahid Supriyadi untuk Moscow, Rusia

20. Musthofa Taufik Abdul Latif untuk Muscat, Oman

21. R Soehardjono Sastromihardjo untuk Nairobi, Kenya

22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso untuk Panama City, Panama (politisi PKPI)

23. Dian Triansyah Djani untuk New York utusan tetap PBB

24. Diennaryati Tjokrisuprihatono untuk Quito, Ekuador (politisi Nasdem)

25. Agus Maftuh Abegebriel untuk Riyadh, Arab Saudi

26. Amelia Achmad Yani untuk Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (Mantan Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional)

27. I Gede Ngurah Swajaya untuk Singapura

28. Sri Astarai Rasjid untuk Sofia, Bulgaria

29. R Bagas Hapsoro untuk Stockholm, Swedia

30. Octaviano Alimudin untuk Tehran, Iran

31. Antonius Agus Sriyono untuk Vatican

32. Eddy Basuki untuk Windhoek, Namibia

33. Alexander Litaay untuk Zagreb, Kroasia (politisi PDIP) (jor/ega)