Presiden Jokowi Khawatir Pembangunan Terhambat Jika Daerah Dipimpin Plt

Jakarta - Sebanyak 3 daerah dipastikan ditunda pelaksanaan Pilkada-nya hingga 2017 dan akan dipimpin pelaksana tugas (Plt). Penunjukan Plt ini rupanya dikhawatirkan Presiden Joko Widodo akan menghambat pembangunan.

"Karena ketentuan peraturan perundang-undangan kita kalau seorang bupati, gubernur, walikota itu plt, dia tidak boleh mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam budgeting. Nah itu dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemerintahan. Maka Presiden akan menunggu masukan, saran, pendapat tentunya juga dari pelaksana pemilu," kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2015).

Presiden Jokowi masih menunggu masukan apakah perlu untuk kembali dilakukan perpanjangan pendaftaran. Padahal waktu pelaksanaan sudah semakin dekat.

"Nah, untuk itu dalam waktu dekat Presiden akan berkonsultasi kembali dengan lembaga-lembaga tinggi negara untuk mengambil jalan keluar yang bisa diterima oleh semuanya, sebab dalam demokrasi kedaualatan itu tidak boleh dinafikkan," kata Pramono.

Tiga daerah yang dipastikan ditunda adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara itu masih ada tiga wilayah lagi yang waktu pendaftarannya diperpanjang yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Denpasar, dan Minahasa Selatan.

Pramono menilai bahwa para calon yang tak ada lawan itu ditakuti secara politik. Mereka yang merupakan petahana pun memiliki prestasi gemilang sehingga tak ada parpol yang berani melawan mereka.

"Nah, apakah yang seperti ini akan dikorbankan? Nah, ini yang menjadi pemikiran pemerintah untuk mengkaji kembali," kata Pramono. (bpn/hri)