.webp)
Mimpi anggota DPR punya gedung baru seolah masih terjaga, setelah upaya yang sama pada tahun 2010 silam kandas. Kala itu rencana pembangunan gedung baru DPR gagal lantaran derasnya arus penolakan publik.
Pada tahun 2010 silam, tepatnya bulan Agustus, anggota DPR mengajukan anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 1,138 triliun. DPR punya alasan kuat kala itu, yakni kondisi gedung Nusantara I DPR sudah rusak parah. Kala itu sejumlah anggota dewan menyebut gedung tempat mereka berkantor itu miring 7 derajat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana pembangunan gedung baru DPR kala itu sudah disusun sangat rapi. Maket sudah selesai dan disosialisasikan, rupanya DPR ingin punya gedung baru berbentuk huruf U terbalik dengan penghubung antar tower setinggi 36 lantai itu.
 Rancangan Gedung Baru DPR Tahun 2010 |
Ya gedung tersebut akan dibangun setinggi 36 lantai. Di puncak gedung baru itulah akan dibuat sejumlah fasilitas relaksasi untuk anggota DPR yang lelah bekerja mewakili aspirasi rakyat. Fasilitas itu antara lain kolam renang, restoran, pusat kebugaran berupa fitness center dan spa. Seandainya rencana itu sukses tentu anggota DPR bisa beristirahat di tengah kesibukannya menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Mimpi besar anggota DPR itu gagal direalisasikan. Kala itu masyarakat ramai-ramai menolak pembangunan gedung baru tersebut. Padahal Ketua DPR saat itu, Marzuki Alie, sudah mencoba semua cara untuk menjelaskan ikhwal sejumlah fasilitas yang ada di gedung baru DPR itu.
Misalnya soal kolam renang, dibangun untuk antisipasi jika terjadi kebakaran, dan penunjang untuk taman di sekitarnya. Sementara fasilitas kebugaran diperlukan untuk menjaga kondisi fisik para anggota DPR setelah seharian bekerja.
Tapi penjelasan Marzuki tak mampu menahan gelombang penolakan di masyarakat. DPR secara kelembagaan kemudian meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji dan menghitung ulang rencana pembangunan gedung baru tersebut. Anggaran pembangunan gedung baru DPR pun kemudian diturunkan jadi sekitar Rp 800 miliar.
Pengurangan anggaran tentu saja diikuti dengan pengurangan tinggi tower U terbalik tersebut. Dari 36 lantai, kini DPR hanya berencana membangun gedung setinggi 29 lantai. Fasilitas mewah yang semua direncanakan juga dihilangkan, menyisakan kantin dan perpustakaan.
Namun kuatnya penolakan di masyarakat tak dapat dinego. Akhirnya sampai masa bakti mereka berakhir pada tahun 2014 silam gedung baru DPR tersebut tak terwujud, bahkan patok saja belum ditanam.
Ganti anggota DPR rupanya tak membuat mimpi DPR pupus. Anggota DPR yang baru menindaklanjuti rencana yang pernah dibuat oleh anggota DPR periode sebelumnya. Ketua BURT DPR Roem Kono adalah yang pertama kali mengungkap adanya rencana pembangunan gedung baru DPR. Enam bulan kemudian, tepatnya Jumat (24/4/2015) saat paripurna penutupan masa sidang ke-3 tiba-tiba Ketua DPR Setya Novanto mengumumkan bahwa rencana pembangunan gedung baru itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dalam rangka penguatan kelembagaan, DPR membentuk Tim kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, Research Center, dan Ruang Kerja Anggota dan Tenaga Ahli DPR RI yang sekaligus akan menjadi ikon nasional," kata Novanto di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015).
Tentu saja hal ini sangat mengejutkan. Apalagi belakangan diketahui anggaran yang diperlukan sangat fantastis yakni mencapai Rp 2,7 triliun. Bisa dibilang anggarannya dua kali dari rencana awal yang dibuat oleh anggota DPR periode sebelumnya. Anggaran ini akan disiapkan secara multiyears.
Memang rencana pengembangan kawasan parlemen Senayan dibuat lebih matang, ada 7 proyek yang disiapkan. Tujuh proyek itu adalah Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR. Besarnya anggaran membuat arus penolakan masyarakat tak terbendung.
Yang lebih mengejutkan lagi, peletakan batu pertama pembangunan 7 proyek DPR ini rencananya bakal dilakukan Presiden Jokowi dan Ketua DPR Setya Novanto 14 Agustus 2015 silam. Namun Presiden Jokowi menolak meresmikan proyek DPR itu, belakangan Presiden juga meminta megaproyek DPR ini dikaji ulang.
Presiden Jokowi seolah mengamini protes masyarakat yang menolak pembangunan gedung DPR itu. Benar saja arus penolakan terus mengalir dari masyarakat dan LSM peduli DPR. Belakangan sejumlah fraksi di DPR mulai terketuk hatinya seperti PAN, PD, PDIP dan Gerindra yang bicara tak masalah proyek tersebut ditangguhkan. Namun demikian 6 fraksi lain masih mikir-mikir.
Sebenarnya tak masalah DPR berencana membangun gedung baru kalau memang diperlukan dan anggarannya secara gamblang dibuka di depan masyarakat. Yang terjadi saat ini ada naik turun anggaran yang membuat masyarakat yang awalnya setuju menjadi tidak yakin dengan rencana ini. Sejumlah LSM seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran bahkan menyebut anggaran yang dipakai untuk membangun gedung bakal merugikan rakyat karena diambil dari dana optimalisasi.
Fitra juga menyebut pembangunan gedung baru DPR ini ini rawan markup. Memang ada simpang siur anggaran 7 proyek DPR, sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah menyebut bahwa angka 7 proyek DPR tak lebih dari harga pesawat kepresidenan, tak lebih dari Rp 1,5 triliun. Namun nyatanya belakangan anggaran yang diperlukan nyaris Rp 3 triliun.
Lalu seperti apa akhir proyek pembangunan gedung baru DPR jilid II yang anggarannya juga dua kali lipat ini? Apakah wakil rakyat akan meneruskan atau menghentikan proyek ini atas nama aspirasi rakyat banyak?
Halaman 2 dari 3
