"Kalau Gerindra saya kira dalam posisi kalau memang dana itu dialihkan untuk pembangunan lain ke sektor produktif saya kira tidak masalah, artinya prioritas untuk membangun gedung ditangguhkan sampai perekonomian fit," kata ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani kepada detikcom, Rabu (26/8/2015).
Muzani mengatakan, kalau melihat dari segi kebutuhan bagi anggota dewan sebagai pejabat negara, pembangunan gedung itu memang dibutuhkan. Tapi rencana itu kata Muzani harus sensitif dengan kondisi perekonomian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal nilai proyek yang akan diajukan DPR sebesar Rp 2,7 triliun dengan skema multiyears hingga tahun 2018, Muzani mengatakan belum detail mencermati 7 proyek DPR itu.
"Saya belum mencermati 7 proyek itu apa saja dan berapa nilainya," ucapnya.
Sebelumnya, ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengatakan anggaran 7 mega proyek DPR menghabiskan dana Rp 2,7 triliun secara multiyears sampai tahun 2018. Anggaran itu belum masuk APBN, termasuk untuk tahun 2015 yang ingin diajukan Rp 700 miliar.
Pandangan Fraksi Gerindra di atas senada dengan yang disampaikan Fraksi PAN dan Demokrat. Sementara PDIP baru secara personal oleh anggotanya Masinton Pasaribu yang juga menilai proyek itu perlu ditangguhkan. (miq/van)











































