MK Kubur Mimpi Tenaga Honorer Jadi PNS

Jakarta - Keinginan para tenaga honorer untuk menjadi PNS kandas di tangan Mahkamah Konstitusi (MK).  MK mementahkan uji materi yang diajukan oleh para tenaga honorer tersebut.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar ketua majelis hakim konstitusi, Arief Hidayat dalam sidang terbuka untuk umum di ruang sidang utama Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat,  Jakarta, Selasa (26/8/2015).

Menurut majelis, alasan permohonan para penggugat sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang diuji dengan UUD 1945. Para pemohon juga dinilai tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal-pasal a quo dengan UUD 1945.

"Pasal-pasal UU ASN yang dimohonkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukan oleh pemohon, sehingga hubungan antara posita dan petitum (permintaan) permohonan tidak jelas," ujar Arief.

Adapun uji materi Pasal 2 huruf a, Pasal 2 huruf j, Pasal 6, Pasal 61, Pasal 66 ayat (2), Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 139 UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ini digugat oleh oleh seorang PNS bernama Rochmadi Sularsono, serta 3 tenaga honorer, yakni Wahid Ahmad Nahrowi, Siti Murijstul Khadijah, dan Iva Fitria.

Para pemohon menilai pasal-pasal itu bertentangan UUD 1945. Karena itu para pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal itu inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (rvk/asp)