Menkeu: Anggaran Proyek DPR Rp 2,7 T Belum Dibahas

Jakarta - Tujuh proyek Gedung DPR senilai Rp 2,7 triliun menuai pro dan kontra. Di tengah suasana itu, Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro ditanyai soal kepastian masuknya anggaran proyek itu ke APBN.

"Gedung DPR kegedean untuk masuk buku APBN," ucap Bambang seraya berjalan di lorong Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Entah bermaksud mencandai atau salah mendengar pertanyaan wartawan, Bambang memang berucap seperti itu. Dia ditanyai usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, membahas penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016.

Soal apakah perkataan 'Gedung DPR kegedean (terlalu besar -red)' itu bermakna anggaran Rp 2,7 triliun untuk proyek DPR tak akan diakomodir oleh pemerintah dalam APBN 2016, Bambang menjawab santai.

"Apa sih? Belum ada di dalam APBN," jawabnya sambil berusaha melalui kerumunan belasan wartawan yang bertanya.

Dia menyatakan pemerintah dan DPR belum benar-benar membahas proyek itu. Saat ini, pembahasan APBN 2016 baru memasuki tahap awal. Dia tak memastikan saat ditanya apakah postur APBN bisa memenuhi keinginan DPR.

"Orang belum dibahas, belum ada di nota keuangan!" tegas dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit mengatakan, pimpinan DPR, pimpinan Banggar dan Menteri Keuangan sudah bertemu membahas proyek itu, Senin (24/8) kemarin malam. Disepakati bahwa proyek itu akan dibiayai secara multiyears dengan nilai total Rp 2,7 triliun.

"Dari perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai tahun 2018 kalau tidak salah," kata Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015). (dnu/imk)