"BPK dari waktu ke waktu selalu research dan development. Saya dulu Direktur Litbang, dari hasil temuan kita melihat tren database-nya. Kurs misalnya mengundang peluang fraud. Ini sehari dia bisa dapat 3 persen 5 persen. Teknologi harus dikembangkan. Asuransi misalnya, bisa menjadi modus korupsi juga, misalnya, transfer di atas 100 juta ditangkap PPATK, gimana caranya? Bisa melalui asuransi, puter seminggu, tarik lagi denda it's okay," kata Gudono saat wawancara di gedung Setneg, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Gudono kemudian menjelaskan lebih lanjut dengan mengaitkan melalui paper yang ditulisnya bahwa sistem yang ada perlu diperbaiki. Dia mencontohkan salah satu kementerian yang dari tahun ke tahun menjadi 'langganan' KPK dan kemungkinan berasal dari sistem yang buruk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian mengenai pelacakan aset, selama ini yang mengurusi dari eselon 3 yang terlalu rendah. Gudono menilai untuk kepentingan itu seharusnya pejabat yang menangani harus memiliki posisi yang kuat.
"Untuk penting harusnya eselon yang kuat untuk meng-handle. Bukan tidak mungkin, saya akan merombak struktur KPK, saya sudah membantu melakukan itu di BPK," ucapnya. (dhn/hri)











































